KPK MoU dengan para kepala daerah,Surabaya jadi contoh cegah korupsi

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan kepala daerah se-Indonesia di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (8/11). Lembaga anti-rasuah ini menggelar MoU atau nota kesepahaman dengan para kepala daerah, terkait masalah korupsi di daerah.

Sebagai contoh pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah, KPK menjadikan Kota Surabaya sebagai pilot project-nya. Sebab, menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, sistem tata kelola berbasis elektronik (e-Goverment) di Kota Pahlawan ini, layak ditiru daerah-daerah lain.

Hadir di gelar MoU itu; Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, serta 25 bupati dan wali kota lainnya. Selain itu, juga hadir Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi.

Dijelaskan Saut, penggunaan sistem elektronik dalam tata kelola pemerintahan daerah, selain efektif dan efisien, juga menjadi pondasi menyiptakan peradaban baru yang bersih dari tindak korupsi.

Penandatanganan nota kesepahaman ini, kata dia, merupakan bagian dari upaya KPK memberantas korupsi di daerah, dengan cara membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang transparan.

"Menginspirasi orang itu perlu, dan jalan masuknya itu banyak. Bu Risma (Tri Rismaharini) sudah memberi contoh di Surabaya melalui penerapan e-Goverment. Pemerintah daerah harus menyesuaikan dengan sistem elektronik ini, karena selain efektif dan efisien, juga membangun kejujuran dan peradaban," tegas Saut.

Sementara bagi Kota Surabaya sendiri, sistem e-Goverment ini sudah pernah diadopsi 41 daerah se-Indonesia pada 28 September 2016 lalu. "E-Goverment merupakan inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Bila inovasi yang diterapkan di Surabaya bisa diadopsi daerah lain, akan mampu memunculkan peradaban baru di Indonesia," kata Saut.

Saut juga mengingatkan, membangun pemerintahan yang bersih, juga tidak bisa dilakukan sendirian. Tapi secara kolektif. "Dan itu ditentukan oleh karakter dan integritas seorang pemimpin yang tidak berubah karena apapun. Intinya, membangun tidak boleh sendirian, tapi harus bersama-sama," tegasnya.

Di tempat sama, Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya sengaja memaksimalkan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, bukan sekadar untuk gaya-gayaan.

"Tetapi memang sebuah kebutuhan. Sebab, tenaga pegawai di Pemkot Surabaya itu terbatas. Apalagi, selama dua tahun ini tidak ada rekruitmen pegawai baru. Sementara jumlah pegawai pensiun bisa mencapai ratusan," katanya.

Karenanya, lanjut Risma, manfaat teknologi informasi ini sangat signifikan. "Ini bukan hanya untuk transparansi, tetapi juga untuk penghematan. Kami bisa membangun jalan-jalan baru dengan biaya sendiri, karena adanya penghematan dari sini," jelas wali kota perempuan pertama di Kota Pahlawan ini.

Alumnus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya ini juga menjelaskan tentang sistem pengelolaan keuangan daerah. Mulai dari e-Musrenbang, e-Budgeting, e-Payment dan sebagainya.

Juga tentang Surabaya Single Windows (SSW), e-SDM, e-Monitoring, e-Education, serta e-Health. Termasuk juga sistem siaga Command Center. "Semua kami serahkan ke KPK. Dan saya senang banyak pemerintah daerah yang mengadopsi ini. Sehingga semua daerah bisa maju bersama-sama," sambung wali kota dua periode ini.

Masih di tempat sama, Gubernur Papua, Lukas Enembe mengaku menyambut baik MoU ini. Menurutnya, selama ini memang ada beberapa kepala daerah di Papua yang telah ditangkap KPK.

"Oleh karenanya, dengan mengadopsi sistem e-Government dari Pemkot Surabaya ini, diharapkan bisa menjadi bentuk penyegahan korupsi di Papua. Kami ingin model penerapan seperti Bu Risma," kata Lukas Enembe.

"Dengan melaksanakan e-Government ini, kabupaten dan kota di Papua juga bisa bertumbuh dan tidak tertinggal dari daerah lain. E-Goverment ini kalau semua bisa diterapkan di kabupaten/kota, Indonesia akan maju," tandasnya.