KPK mangkir, sidang perdana PK RJ Lino batal digelar

Selasa, 22 Maret 2016 15:26 Reporter : Anisyah Al Faqir
KPK mangkir, sidang perdana PK RJ Lino batal digelar RJ Lino diperiksa Bareskrim. ©2016 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Sidang perdana permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Dirut PT Pelindo II, Richard Joost (RJ) Lino, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun sidang tersebut batal digelar lantaran pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai termohon mangkir.

"Mau sidang pertama, KPK tidak hadir tanpa alasan," kata kuasa hukum tersangka RJ Lino, Maqdir Ismail,Jakarta, Selasa (22/3).

Pantauan merdeka.com, Maqdir dan RJ Lino sudah mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak pukul 10.00 WIB. Permohonan PK diajukan kubu RJ Lino setelah gugatan praperadilan yang diajukannya ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Karena ada penyelundupan hukum, terutama berkenaan dengan penafsiran UU KPK dan keterangan ahli," ujar Maqdir.

Sebelumnya, tim kuasa hukum RJ Lino meminta hakim tunggal Udjiati memerintahkan KPK tidak melimpahkan kasus RJ Lino ke pengadilan, sebelum pemeriksaan permohonan praperadilan ini selesai. Sedangkan dalam pokok perkara, tim kuasa hukum menyampaikan 9 petitum, yang berbunyi:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan pemohon (RJ Lino) untuk seluruhnya.

2. Menyatakan menurut hukum penetapan RJ Lino sebagai tersangka tidak sah, karena terhadap KPK tidak pernah melakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa penyelidik yang melakukan penyelidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 3 QCC di PT Pelindo II, bukan penyelidik yang diangkat menurut hukum dan tidak sesuai dengan Pasal 4 KUHAP dan Pasal 39 Ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

4. Menyatakan menurut hukum penyidik pada RJ Lino tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 39 Ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK juncto Pasal 2 Ayat (1) a, b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP juncto Pasal 2 A PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Atas dasar alasan di atas, penyidikan yang dilakukan oleh KPK tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. Karenanya, penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Menyatakan menurut hukum tindakan KPK menetapkan RJ Lino sebagai tersangka telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: sprin.Dik-55/01/12/2015, tanggal 15 Desember 2015, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. Oleh karenanya, penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menyatakan penyidikan yang dilakukan KPK berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai tersangka terhadap RJ Lino karena diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh KPK yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas RJ Lino.

8. Memerintahkan kepada KPK untuk melakukan rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum RJ Lino sesuai dengan harkat dan martabatnya.

9. Menghukum KPK untuk membayar biaya perkara menurut hukum. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [lia]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini