KPK kembali perkenalkan gedung baru Merah Putih

Merdeka.com - KPK mengadakan 'open house' gedung KPK baru atau gedung Merah Putih yang hampir rampung kepada para awak media pada hari Minggu, (19/2). Gedung Merah Putih ini bertempat di Kuningan, Jakarta dan dirancang berdasarkan logo KPK yang bernuansa merah, hitam dan putih.

Gedung baru KPK ini hanya berjarak kurang lebih 500 meter dari gedung lama. Gedung yang dirancang dalam kurun waktu 6 bulan ini memiliki tiga zona yaitu area khusus, area publik dan area kerja.

Menurut Sri Sembodo Adi selaku Kepala Pengelolaan Gedung KPK, Gedung KPK baru ini memang memiliki area-area yang terpisah. Seperti adanya tiga lobi yang diperuntukkan untuk pegawai, publik dan tamu khusus misalnya tamu tahanan.

"Memang sudah ada akses masing-masing, akses ini memberikan kemudahan sesuai dengan keperluan orang yang bersangkutan. Area warna hijau untuk publik, kuning untuk yang khusus," ujar Adi.

Gedung seluas 39.292M2 ini dapat menampung 286 mobil yang bisa terpakir di dua basement. Untuk keperluan dalam mengurus tahanan dan saksi, gedung baru ini memiliki 72 ruang periksa dan dapat menampung 37 tahanan. Hampir di seluruh sudut bagian gedung memiliki CCTV dan penyesuaian temperatur terhadap suhu tubuh.

"Kulit luar gedung pun dibagi menjadi dua, menyesuaikan dengan fungsi KPK yaitu penindakan dan pencegahan. Pada dasarnya seluruh desain gedung memang disesuaikan dengan jati diri KPK," tutup Adi.

Diketahui, gedung baru KPK yang terletak di Jalan Kuningan Persada, Kav. 4, Jakarta ini, sudah diresmikan Presiden Joko Widodo pada akhir tahun 2016. Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun KPK ke-12 yang jatuh pada 29 Desember 2015.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa berdirinya gedung baru ini, menandakan perjuangan pemberantasan korupsi akan terus berlanjut. Jokowi menyatakan komitmennya dalam mendukung dan memperkuat KPK sebagai salah satu penegak hukum dalam pemberantasan korupsi.

Menurut Jokowi, masih banyak 'pekerjaan rumah' pemberantasan korupsi yang harus diselesaikan, tidak saja oleh KPK. Tetapi oleh seluruh jajaran pemerintah dan dikuatkan dengan partisipasi masyarakat.