KPK: Hukuman Mati Koruptor Dapat Diterapkan Sesuai Pasal UU Tipikor

Selasa, 23 Februari 2021 16:01 Reporter : Merdeka
KPK: Hukuman Mati Koruptor Dapat Diterapkan Sesuai Pasal UU Tipikor KPK. ©2017 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menanggapi pernyataan ketua Komnas HAM soal kasus korupsi tidak bisa dihukum mati karena melanggar aturan internasional. Menurut Alim secara normatif, hukuman mati bisa diterapkan merujuk beleid Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Hukuman mati khususnya dalam ranah penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi secara normatif dapat diterapkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor," kata Ali melalui pesan singkat, Selasa (23/2).

Kendati demikian, KPK sebagai bagian dari aparat penegak hukum tidak dalam kapasitas berpendapat setuju atau tidak terkait penerapan hukuman mati. Sebab, dalam kebijakannya KPK tidak hanya menghukum secara fisik, namun juga melakukan pemulihan aset kerugian dari uang negara yang dikorupsi.

"Dalam penghukuman pelaku korupsi, kebijakan KPK saat ini tidak hanya menghukum pidana badan berupa penjara sebagai efek jera, namun juga memaksimalkan pemulihan hasil tindak pidana korupsi atau asset recovery melalui tuntutan denda, uang pengganti maupun perampasan aset lainnya," jelas Ali.

Ali pun menambahkan, pasal hukuman mati terhadap koruptor nantinya juga bergantung dari perkembangan perkara dan temuan bukti penyidik dalam pemeriksaan berkas perkara tersangka.

"Tergantung pemeriksaan penyidik, baik ditingkat penyidikan maupun fakta hukum hasil persidangan yang kemudian dikembangkan lebih lanjut," Ali menandasi.

Sebelumnya Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menilai jika hukuman mati kepada koruptor diterapkanm, maka tidak membuat efek jera. Karenanya, dia menilai cara terbaik untuk memangkas bahaya laten korupsi adalah dengan mengubah cara menghukmanya.

"Ini kan sistemik, saya pikir kalau kita tiba-tiba langsung berpikir penerapan hukuman mati dia tidak akan menjawab akar masalahnya. Ini yang harus diselesaikan dalam sistem pendidikan, sistem pengawasan dan sebagainya," kata Taufan saat diskusi Chrosscheck yang diselenggarakan Medcom.id, Minggu, 21 Februari 2021.

Reporter: M Radityo [ray]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. KPK
  3. Hukuman Mati
  4. Kasus Korupsi
  5. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini