KPK Dukung Rencana Prabowo Buat Penjara Koruptor di Pulau Terpencil: Pemerintah Tak Perlu Sediakan Makanan

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin membuat penjara khusus koruptor di pulau terpencil.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak mengatakan, bila rencana Prabowo terwujud maka pemerintah tak perlu lagi menyediakan makanan untuk koruptor di penjara. Koruptor cukup diwajibkan untuk bercocok tanam sendiri.

"Pemerintah tidak perlu menyediakan makanan untuk mereka, cukup sediakan alat pertanian, supaya mereka berkebun, bercocok tanam di ladang atau di sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri yang berasal dari hasil keringat mereka sendiri," ucap Tanak saat dikonfirmasi, Selasa (18/3).

Tanak mengusulkan agar hukuman para koruptor diperberat agar jadi contoh bagi pejabat dan para calon pelaku lain.

"Hukuman pelaku tindak pidana korupsi diperberat dengan hukuman badan minimal 10 tahun hingga hukuman seumur hidup. Harapan saya, dengan begitu, orang akan punya rasa takut untuk melakukan korupsi," tegas dia.

Prabowo Mau Bikin Penjara Koruptor di Pulau

Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan bakal menyisihkan anggaran untuk membuat penjara khusus koruptor. Dia mengatakan, penjara itu akan dibuat di suatu pulau.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau, kalau mereka keluar biar ketemu sama hiu," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, koruptor lah yang membuat para guru, dokter, perawat dan petani menjadi susah.

"Kita akan ngusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu," ucapnya.

Prabowo mengatakan, bahwa korupsi menuju negara hancur. Dia tidak akan mundur menghadapi koruptor.

"Saya tidak takut mafia manapun, saya tidak takut, apalagi ada Kapolri dan Panglima, apalagi ada guru-guru," ucap Prabowo.

Rencana Bangun Penjara Koruptor Perlu Koordinasi dengan Ahli

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, rencana Prabowo membuat penjara khusus untuk koruptor di pulau terpencil harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Tentunya dalam pelaksanaannya KPK akan berpegang teguh kepada aturan yang berlaku," kata dia.

"Apakah itu nanti pelaksanaannya ada undang-undangnya segala macam, KPK akan mengacu ke hal tersebut," dia menambahkan.

Menurutnya, gagasan Prabowo mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi. Namun, untuk merealisasikan rencana ini, masih banyak aspek teknis yang perlu dibahas lebih lanjut.

"Dalam pelaksanaannya tentunya ada hal-hal lebih teknis yang perlu dikomunikasikan tidak hanya dengan KPK namun juga dengan kementerian lembaga yang lain," ucap dia.

Tessa juga menyebut ide ini perlu kajian mendalam dari berbagai aspek, termasuk melibatkan ahli dan akademisi.

"Termasuk juga mungkin dalam hal pengkajian ide tersebut baik itu dengan ahli, para akademisi dan ini butuh kolaborasi lebih lanjut. Saya pikir apa yang disampaikan beliau ini kita sambut dengan baik, tinggal nanti pelasanaannya seperti apa kita tunggu saja," tandas dia.