Merdeka.com - Memperingati Hari Anak Nasional 2019, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), mengkritisi adanya dua anak berusia 17 tahun diduga korban kekerasan dan intimidasi polisi, pasca kerusuhan 22 Mei di Jakarta. Menurut Andi Muhammad Rezaldy, perwakilan KontraS divisi pembela hukum HAM, nasib keduanya terancam pidana dengan secara tidak langsung ditahan di Rumah Aman di Jakarta Timur.

"GL dan FY, mereka ditangkap dengan tudingan melawan petugas. Saat penangkapan mereka digiring dan dipaksa berendam di kolam kotor lalu dibawa ke penjara di Polsek Gambir bersama para orang dewasa," kata Andi saat jumpa pers di KontraS, Jakarta Pusat, Jumat (26/7).

Menurut pengakuan keduanya terhadap KontraS, selain intimidasi psikis, ancaman dan kekerasan fisik juga diterima mereka.

"FY mengaku dipukul 3 kali di dada, dan GL 3 kali juga di dada, di punggung, hingga sesak napas karena pemukulan itu," jelas Andi.

Setelah ditahan dan dimintai keterangan di Polsek Gambir, bersama total 25 orang terduga pelaku kerusuhan 22 Mei, digiring ke Polda Metro Jaya menggunakan mobil boks. Andi menilai hak tersebut sangat tidak manusiawi dikarenakan ukuran mobil boks yang sempit disesaki dengan puluhan orang.

"Tak ada ruang udara," tutur dia mengajak membayangkan situasi kala itu.

Kronologisnya, penangkapan terhadap keduanya dilakukan di waktu subuh. Sehingga proses intimidasi hingga digiring ke Polda Metro Jaya, berlangsung pada pagi hingga siang harinya.

Kemudian, saat dimintai keterangan atau BAP, FY tak didampingi pengacara secara baik. Kuasa hukum diberikan bukan atas persetujuan orangtuanya.

"Keluarga tak pernah merasa memberi kuasa terhadap itu," jelas Andi.

Usai BAP, keduanya diamankan di Rumah Aman di Jakarta Timur. Mengacu pada beleid perlindungan anak, menurut Andi, keduanya harus dibebaskan karena rentang waktu penahanannya berakhir dalam dua pekan bila dugaan tak terbukti. Namun sayangnya, hingga bulan ini, Juli 2019, mereka masih mendekam di tempat tersebut.

Proses Diversi

KontraS bersama YLBHI LBH Jakarta mendorong bersama proses diversi. Sayangnya dalam dua kali giat ini direncanakan, pihak kepolisian tidak pula hadir.

"Diversi ini bertujuan untuk membuktikan bila ada oknum polisi merasa dirugikan dapat diketahui apa benar, tapi yang bersangkutan tak pernah datang," kritik Andi.

Sebagai informasi FY dan GL saat ini disangkakan Pasal 214, 212, 218, dan 170 KUHP. Keduanya dituding telah melakukan kekerasan dan kerusuhan. Informasi terbaru, berkas keduanya sudah naik ditingkat kejaksaan untuk diproses pidana.

Gifar, perwakilan LBH Jakarta, meyakini GL dan FY tidak terlibat dalam tudingan terkait. Karenanya, Gifar mendorong proses diversi dilakukan agar polisi yang mengaku merasa dirugikan bisa menyampaikan hal apa dirugikan secara materil dan tindakan pidananya.

"Jadi dengan diversi dibentuk penyelesaiannya, ganti rugi, atau pemulihan nama baik, dan bukan pidana," jelas Gifar.