Komwil I Apeksi Fokus Penguatan Kota Tangguh Bencana dan Fiskal Menuju Rakernas 2026

Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) baru-baru ini menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) di Banda Aceh. Pertemuan penting ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis. Fokus utamanya adalah penguatan kota tangguh bencana dan fiskal, yang akan menjadi agenda pembahasan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apeksi pada Juni 2026 mendatang.

Ketua Komwil I Apeksi, Rico Tri Putra Bayu Waas, yang juga menjabat sebagai Wali Kota Medan, menegaskan urgensi dari dua isu tersebut. Menurutnya, ketangguhan kota dalam menghadapi bencana alam dan kemandirian fiskal adalah dua aspek krusial yang sama-sama penting. Pernyataan ini disampaikan Rico Waas dalam konferensi pers setelah Raker Komwil I Apeksi di Banda Aceh.

Dalam Raker tersebut, Komwil I Apeksi berhasil merumuskan 24 rekomendasi yang akan dibawa ke Rakernas. Meskipun banyak isu dibahas, penguatan kota tangguh bencana dan fiskal menjadi prioritas utama. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah kota untuk membangun daerah yang lebih resilien dan mandiri secara ekonomi.

Prioritas Utama: Ketangguhan Bencana dan Ekonomi

Rico Waas menekankan pentingnya dua masalah tersebut untuk disampaikan hingga ke tingkat pusat. Kota, terutama yang menjadi ibu kota provinsi, memiliki peran vital dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, ketangguhan kota menjadi faktor penentu stabilitas regional dan nasional.

Sebagai contoh, apabila terjadi bencana besar di satu kota, dampaknya dapat meluas dan mempengaruhi seluruh kota serta daerah di sekitarnya. Kondisi ini pada akhirnya dapat melumpuhkan roda perekonomian. Permasalahan ini menjadi sangat utama dan penting untuk mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Selain ketangguhan bencana, Komwil I Apeksi juga memprioritaskan kota tangguh fiskal. Tujuannya adalah untuk berbagi kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD merupakan kunci kemandirian finansial pemerintah kota.

Inovasi Fiskal Daerah: Berbagi Praktik Terbaik

Dalam konteks kreatif fiskal, Komwil I Apeksi menyoroti beberapa praktik terbaik dari kota-kota anggotanya. Salah satunya adalah bagaimana Kota Malang berhasil mengelola sistem perdagangan dengan cukup baik. Model pengelolaan ini diharapkan dapat dibagikan dan diterapkan di kota-kota lain untuk meningkatkan efisiensi dan pendapatan.

Kota Medan juga berbagi inovasi terkait sistem setoran pajak restoran. Mereka telah memulai sistem split, yaitu pembayaran melalui QRIS yang secara otomatis dibagi langsung antara keuangan daerah dan pihak swasta. Sistem ini menawarkan transparansi dan efisiensi yang lebih tinggi dalam pengumpulan pajak.

Biasanya, pembayaran pajak restoran dilakukan dengan cara self assessment, di mana pengusaha melaporkan dan menyetorkan jumlah PAD kepada pemerintah. Namun, dengan sistem split, pembayaran pajak dapat tertagih secara otomatis dan bulat. Hal ini membuat proses lebih mudah dipertanggungjawabkan dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan. Inovasi ini diharapkan dapat diadopsi oleh kota-kota lain, termasuk Banda Aceh.

Rekomendasi Lain untuk Kemajuan Kota

Selain fokus pada Kota Tangguh Bencana dan Fiskal, Raker Komwil I Apeksi juga merumuskan garis besar rekomendasi lain yang akan dibawa ke Rakernas Apeksi 2026. Rekomendasi ini mencakup berbagai aspek pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah. Isu-isu tersebut meliputi kawasan konservasi dan lingkungan hidup, serta percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Evaluasi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi perhatian. Penyempurnaan sistem online single submission (OSS) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) turut diusulkan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi. Penguatan ekonomi dan layanan publik, serta perlindungan sosial dan kesehatan masyarakat, juga menjadi bagian penting dari rekomendasi.

Dukungan dari pemerintah pusat untuk memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga diminta. Perencanaan tata ruang dan pembangunan yang terarah, serta penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan birokrasi, menjadi poin krusial. Terkait kesejahteraan pegawai, Komwil I Apeksi meminta agar pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rekomendasi lain termasuk pembayaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) menggunakan pola seperti opsen kendaraan bermotor. Apeksi juga mendorong pemerintah pusat agar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang peruntukannya bagi kabupaten/kota dibayarkan dengan pola opsen. Semua rekomendasi ini bertujuan untuk menciptakan kota yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Sumber: AntaraNews