Komnas HAM Minta TNI-Polri Koordinasi dengan Kepala Suku Redam Kerusuhan Papua
Merdeka.com - Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyarankan agar aparat keamanan TNI dan Polri melakukan koordinasi dengan tokoh adat, agama, dan kepala suku Papua, untuk meredam konflik di Bumi Cenderawasih itu. Menurut dia, tindakan tersebut lebih baik daripada melakukan kekerasan.
"Misalnya dengan koordinasi bersama tokoh agama, adat, Pemda, kepala suku, kan bisa dilakukan sehingga tidak hanya fungsi penindakan. Ini penting dilakukan," ujar Beka saat ditemui di Kawasan Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (31/8).
Menurut dia, tindakan ini juga tepat untuk mencegah pelanggaran HAM yang sering dituduhkan kepada aparat keamanan. Beka mengingatkan tugas polisi bukan hanya mengamankan, namun juga mencegah pelanggaran HAM setiap ada kericuhan.
"Tugas polisi bukan hanya saat peristiwa terjadi. Tapi juga mencegahnya, ada fungsi intelijen. Ketika ada indikasi segala macem fungsi intelijen bekerja," jelasnya.
Untuk mencegahnya, Beka meminta agar anggota TNI-Polri mempelajari kondisi masyarakat Papua sehingga tidak salah saat mengambil tindakan. Contohnya, mengamati budaya dan psikologis warga Papua.
"Sehingga mereka tidak salah dalam mengambil tindakan di lapangan. Ini penting diketahui teman-teman TNI-POLRI jadi gak begitu saja bertindak," jelasnya.
Seperti diketahui, hampir dua minggu sejak dugaan tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur terjadi. Namun, aksi protes berujung kerusuhan yang dilakukan masyarakat Papua kembali terjadi di Jayapura pada, Kamis 29 Agustus 2019.
Sehari setelah kerusuhan di Ibu Kota Papua itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas terkait penanganan di Papua. Dalam rapat tersebut, Jokowi meminta agar terus menjaga keamanan dan ketertiban di Bumi Cendrawasih itu.
"Rapat terbatas kita bahas mengenai penanganan di Papua dan saya berharap disampaikan jaga keamanan dan jaga ketertiban," kata Jokowi saat membuka ratas di Istana Merdeka Jakarta Pusat, Jumat 30 Agustus 2019.
Dia meminta agar siapapun yang melanggar hukum ditindak tegas. Tidak ada toleransi bagi perusuh dan pihak yang berbuat anarkis.
"Juga memerintahkan aparat keamanan menindak tegas siapa pun yang lakukan tindakan rasialis dalam bentuk apapun dan saya dapat laporan hukum dilakukan baik aparat hukum maupun oknum sipil maupun militer yang lakukan tindakan itu juga dikerjakan tanpa kecuali," tegas Jokowi.
Reporter: Lizsa Egeham
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kompolnas Pantau Kesiapan Operasi Ketupat 2024 di Polda Jatim
Tim Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang dipimpin Pudji Hartanto Iskandar memantau persiapan pengamanan Operasi Ketupat 2024 di wilayah hukum Polda Jatim
Baca SelengkapnyaKaropenmas: Polri dan TNI Selalu Bersinergi di Papua Barat
"Komandan wilayah Polda Papua Barat dan TNI telah bertemu untuk komunikasi dan menyelesaikan persoalan tersebut dengan baik,"
Baca SelengkapnyaKompak, Polri dan TNI di Pekanbaru Jaga Kamtibmas Demi Pemilu Damai
Sinegitas itu dibuktikan dengan menggelar apel bersama di halaman Makodim 031/Pekanbaru
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Catatan Komnas HAM untuk KPU Selama Pelaksanaan Pemilu 2024
Salah satu yang disorot soal netralitas aparat selama mengawal jalannya Pemilu tahun ini.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya
Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaBukan TNI Polri, Ini adalah Garda Terdepan yang Mengawal KPU di Tahun Pemilu
Bukan TNI dan Polri, ini adalah satuan yang menjadi garda terdepan dalam mengawal KPu di tahun pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKompolnas Minta Komika Diduga Jadi Korban Salah Tangkap di Pasuruan Segera Lapor
Kompolnas menyarankan Angga segera melapor ke Bid Propam Polda Jawa Timur apabila jadi korban
Baca SelengkapnyaKomandan Polisi Panggil Perwira Muda Lulusan Akpol 2023, Ditanya Isi Tas Jawabannya Mengejutkan
Saat disebut, isi tas sang perwira tersebut sontak membuat komandan kaget
Baca SelengkapnyaCara Jenderal TNI Bintang 4 Antisipasi Serangan KKB Papua Saat Hari Pencoblosan Pemilu
Jelang hari pencoblosan Pemilu 2024, TNI AD menyiapkan sejumlah rangkaian antisipasi pengamanan
Baca Selengkapnya