Menurutnya, keluhan pemerintah kabupaten dan kota maupun provinsi selain anggaran yaitu reintegrasi ekonomi dan sosial sangat lemah. Kemudian tidak pernah mengembangkan potensi yang ada di NTT, sehingga tindakan TPPO selalu terjadi bahkan meningkat.

Data kematian pekerja migran Indonesia (PMI) yang diperoleh dari BP2MI per Januari hingga Mei 2023, sudah 56 orang asal NTT dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia.

Sehingga Anis mengklaim bahwa NTT sudah sangat darurat TPPO, karena masyarakat yang bermigrasi baik keluar negeri maupun dalam negeri dan antarkota serta provinsi, semakin rentan mengalami TPPO.

"Karena kontrol perbatasan antarpulau sampai ke provinsi melalui pelabuhan, terminal dan bandara ini minim koordinasi, termasuk dari aspek pencatatan sipil, Imigrasi dan antardinas nyaris tidak ada koordinasi. Sehingga memicu migrasi nonprosedural terus terjadi dan makin liar praktiknya," ungkapnya.

Anis Hidayah melanjutkan, karena tidak adanya kerja sama dengan provinsi lain seperti Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara, mengakibatkan masyarakat NTT yang bermigrasi data kependudukannya mulai dari KTP hingga paspor dikeluarkan oleh wilayah lain.

"Dari aspek penegakan hukum terkait TPPO sendiri tidak adanya kesamaan persepsi mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sehingga bila dalam penegakan terjadinya kasus TPPO maka vonisnya ringan. Kemudian juga ada yang menggunakan UU Keimigrasian sehingga jatuhnya people smuggling bukan TPPO, maka itu hukumannya ringan," ungkapnya.

"Bila diamati kembali, banyaknya residivis pelaku TPPO di NTT, namun hingga saat ini tetap beroperasi. Ini yang kami melihat kenapa penegakan hukum TPPO belum efektif di NTT," tambah Anis Hidayah.

Masih menurut Anis Hidayah, dari pemulangan sejumlah jenazah kenapa sulit diungkap bahwa itu adalah korban TPPO. Karena tidak adanya kesepahaman antara aparat penegak hukum. Yang selalu dihukum itu pelaku di lapangan yang keuntungan sedikit dari TPPO, yang paling banyak untung adalah aktor intelektualnya, termasuk keterlibatan aparat negara maupun dari aparat pemerintah seperti Dukcapil dan Imigrasi.

"Maraknya pemalsuan dokumen TPPO itu sering terjadi di Dukcapil dan Imigrasi namun jarang terungkap, jadi selama komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat satuan tugas dengan penganggaran yang cukup dengan melakukan mekanisme pencegahan komprehnsif dan efektif tidak ada, maka sulit ditangani," tutupnya. [cob]

Baca juga:
WNI Korban TPPO di Filipina akan Dipulangkan ke Tanah Air, 2 Sudah Tersangka
Diamankan Polisi Malaysia Terkait Judi Online, 16 Warga Jambi Diduga Korban TPPO
Prostitusi di Saritem Bandung Dirazia, Dua Muncikari dan Puluhan Wanita Diamankan
Aniaya dan Jual Pacar ke Pria Hidung Belang, Pria Kupang Ditangkap
Hasil Profiling Kemlu: Korban Perdagangan Orang Punya Masalah Keluarga hingga Narkoba
WNI Korban Perdagangan ke Myanmar Capai 25 Orang, Begini Modus Pelaku Merekrut