Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komnas HAM Belum Tahu Pimpinan KPK Bakal Penuhi Panggilan

Komnas HAM Belum Tahu Pimpinan KPK Bakal Penuhi Panggilan KPK. ©2017 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI hingga Rabu (16/6) sore belum mengetahui siapa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bakal datang memenuhi panggilan dari lembaga tersebut terkait tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Belum," kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam melalui pesan singkat di Jakarta.

Pemeriksaan pimpinan lembaga antirasuah tersebut dijadwalkan pada Kamis (17/6) di Kantor Komnas HAM. Pemanggilan itu merupakan kedua kalinya setelah sebelumnya pimpinan KPK memilih mangkir dari panggilan pertama.

Untuk pemanggilan kedua tersebut sebenarnya mengalami penundaan dimana seharusnya pimpinan KPK dijadwalkan hadir pada Selasa (15/6), namun ditunda hingga Kamis (17/6).

Terkait perkembangan penyelidikan kasus tes wawasan kebangsaan yang dilaporkan oleh sejumlah pegawai KPK, Komnas HAM telah mendapatkan keterangan dari Dinas Psikologi TNI AD dan instansi terkait lain.

Dalam permintaan keterangan tersebut Komnas HAM mendapatkan berbagai penjelasan terkait instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, dan mekanisme penilaian.

Komnas HAM berharap instansi terkait lain bisa kooperatif dan bekerja sama agar kisruh yang terjadi di lembaga antirasuah dapat segera dituntaskan.

Seperti dilansir dari Antara, Komnas HAM berencana memanggil tiga ahli setelah semua rangkaian pemeriksaan dan pendalaman dari pihak-pihak terkait selesai dilakukan.

Tiga ahli yang akan didatangkan Komnas HAM memiliki latar belakang disiplin ilmu tentang hukum, psikologi, dan ahli yang bisa menjelaskan nilai apa saja yang dibutuhkan publik terutama mengenai nilai kebangsaan.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Catatan Komnas HAM untuk KPU Selama Pelaksanaan Pemilu 2024

Catatan Komnas HAM untuk KPU Selama Pelaksanaan Pemilu 2024

Salah satu yang disorot soal netralitas aparat selama mengawal jalannya Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya
Polisi Tegaskan Tersangka Kasus Pemerasan Pimpinan KPK Terhadap SYL Hanya Firli Bahuri

Polisi Tegaskan Tersangka Kasus Pemerasan Pimpinan KPK Terhadap SYL Hanya Firli Bahuri

Sebagaimana Pasal 12 e dan atau Pasal 12B dan atau Pasal 11 UU Tipikor Juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Baca Selengkapnya
Pimpinan: 190 Diperiksa, 50 Pegawai Terima Suap Pungli di Rutan KPK

Pimpinan: 190 Diperiksa, 50 Pegawai Terima Suap Pungli di Rutan KPK

Tak tanggung-tanggung, diduga sebanyak 93 pegawai lembaga antirasuh terlibat dalam skandal pungli ini.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Komnas HAM Kecam Pembunuhan Danramil Aradide di Paniai Papua Tengah

Komnas HAM Kecam Pembunuhan Danramil Aradide di Paniai Papua Tengah

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.

Baca Selengkapnya
Polisi Ancam Jemput Paksa Siskaeee Jika Kembali Mangkir Pemeriksaan

Polisi Ancam Jemput Paksa Siskaeee Jika Kembali Mangkir Pemeriksaan

Siskaeee sedianya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Senin 15 Januari 2024 kemarin. Namun Siskaeee mangkir.

Baca Selengkapnya
Aktivis PP KAMMI Dikeroyok dan Sempat Diancam Dibunuh Anggota TNI di Jaktim, Begini Kronologinya

Aktivis PP KAMMI Dikeroyok dan Sempat Diancam Dibunuh Anggota TNI di Jaktim, Begini Kronologinya

Korban sempat dipingpong ketika melaporkan pengeroyokan itu ke polisi.

Baca Selengkapnya
Kasus Penyuapan Wamenkum HAM, Pengadilan Putuskan Penetapan Tersangka Helmut Hermawan Tak Sah

Kasus Penyuapan Wamenkum HAM, Pengadilan Putuskan Penetapan Tersangka Helmut Hermawan Tak Sah

Hakim berpandangan sehingga apa yang telah dilakukan oleh penyidik KPK dengan menetapkan termohon sebagai tersangka juga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Baca Selengkapnya
KPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

KPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK

Baca Selengkapnya
Tak Penuhi Rasa Keadilan, KPK Banding Atas Vonis Eks Komisaris Wika Beton

Tak Penuhi Rasa Keadilan, KPK Banding Atas Vonis Eks Komisaris Wika Beton

Hakim kemudian menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap terdakwa.

Baca Selengkapnya