KIP Desak Pemprov Jateng Buka Rincian Dana Rp 18 M untuk Apel Kebangsaan

Merdeka.com - Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah desak Pemprov Jateng yang dipimpin Ganjar Pranowo agar terbuka soal anggaran Rp 18 miliar untuk kegiatan Apel Kebangsaan Kita Merah Putih di Simpang Lima, Semarang, Minggu (17/3). Ada dugaan belum diketahui secara detail tujuan penggunaan anggaran bersumber APBD 2018 tersebut.

"Siapapun boleh minta informasi kepada Kesbangpol atau Pemprov. Kalau dipersulit bisa lapor ke Komisi Informasi. Bentuk kegiatannya apa, penggunaan untuk apa? Apa untuk makan, panggung, transportasi pengerahan massa? Itu nanti kelihatan. Jika tidak sesuai bisa masuk kategori penyalahgunaan wewenang atau nanti bisa korupsi," kata Komisioner KIP Jateng, Zaenal Abidin Petir, Selasa (19/3).

Pihaknya mengingatkan Pemprov Jateng, sesuai Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan supaya penggunaan anggaran pemerintah bersifat transparan dan terbuka kepada masyarakat.

"KIP memang lembaga independen milik negara yang fungsinya mendorong supaya badan publik baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif transparan baik kebijakan maupun anggarannya. Kenapa? Karena anggaran yang ada di pemerintahan itu kan milik rakyat, sumbernya dari rakyat sehingga pemanfaatannya juga harus pro rakyat," ujar dia.

Semua lapisan masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan anggaran oleh pemerintah, termasuk dana penggunaan Apel Kebangsaan.

"Permintaan informasi bisa dilakukan masyarakat secara perorangan atau lembaga, kepada satuan kerja pengguna anggaran, dalam hal ini kepada Kesbangpol atau Pemprov Jateng," lanjutnya.

Apabila permasalahan keterbukaan penggunaan anggaran APBD pada Apel Kebangsaan masih berpolemik, KIP Jateng siap menerima permohonan sengketa Informasi.

"KIP siap menerima permohonan sengketa informasi, silakan bisa Advokat, ormas, maupun perorangan apabila Pemprov Jateng, khususnya OPD pelaksana kegiatan, yang tidak memberikan atau menolak permintaan atas keterbukaan anggaran tersebut," bebernya.

Seharusnya penggunaan anggaran APBD senilai Rp 18 miliar dialokasikan untuk penanganan kemiskinan, misal digelontorkan pembebasan biaya sekolah anak SMA/SMK miskin.

"Harusnya untuk masyarakat yang masih kesulitan seperti siswa miskin yang sekarang masih dipungut bayar sekolah. Jangan untuk hura-hura," ujarnya.

Banyak masalah krusial terhadap ribuan pegawai ASN Pemprov Jateng yang hanya dibayar kisaran 50 persen dari hak TPP/tunjangan penghasilan pegawai yang semestinya.

"Mereka sudah bekerja bertahun-tahun namun tunjangan belum penuh 100 persen padahal mereka sudah bekerja profesional dan sesuai tupoksinya," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov Jateng menggelar Apel Kebangsaan di Lapangan Simpang Lima Semarang, pada Minggu 17 Maret mulai pukul 06.00 WIB. Acara itu tak hanya diisi orasi kebangsaan oleh tokoh-tokoh agama maupun nasional, tetapi juga panggung hiburan.

Berdasarkan data LPSE Jateng, kegiatan Apel Kebangsaan Jawa Tengah Tahun 2019 Rampak Senandung Kebangsaan mendapat alokasi anggaran Rp 18.764.420.000 dari APBD 2019.