Ketua PT Manado kena OTT KPK, Menkum HAM usul reformasi peradilan

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengaku prihatin mendengar Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (PT Sulut) Sudiwardono ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yasonna menilai perlu dilakukan reformasi peradilan guna kasus suap maupun korupsi melibatkan penegak hukum tak terulang.

"Kita prihatin. Seharusnya itu tidak terjadi," singkatnya saat ditemui Kantor Kemenkum HAM kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/10).

Diketahui, Sudiwardono ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait putusan banding perkara kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2010. Suap berupa 64 ribu dolar Singapura dari total 'commitment fee' sebesar Rp 1 miliar dalam pecahan dolar Singapura itu diberikan anggota DPR dari Komisi XI fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha.

Pemberian uang diduga untuk mempengaruhi putusan banding dalam perkara ibunda Aditya, Marlina Mona Siahaan selaku Bupati kabupaten Bolaang Mongondow periode 2001-2006 dan 2006-2015 yang sudah divonis bersalah 5 tahun penjara dalam perkara korupsi TPAPD Bolaang Mongondow. Uang juga diberikan agar Marlina tidak perlu ditahan.

Pemberian uang sudah dilakukan sejak pertengahan Agustus 2017 yaitu sebesar 60 ribu dolar Singapura di Manado selanjutnya pada Jumat (6/10) kembali diserahkan 30 ribu dolar Singapura seusai penyerahan di pintu darurat salah satu hotel di Jakarta, dan masih ada 11 ribu dolar Singapura yang ada di mobil Aditya. Kasus suap tersebut terungkap setelah Sudiwarsono dan Aditya diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di hotel di daerah Pecenongan Jakarta Pusat pada Jumat (6/10) malam.