Ketua MPR Minta Pemerintah Perkuat Armada Penjaga Pantai di Natuna

Merdeka.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah bahwa konflik dengan China di Laut Natuna akan terus berulang. Sehingga, dia menyarankan agar pemerintah memperkuat armada penjaga pantai (coast guard) Indonesia di perairan Natuna.

Bamsoet menyebut provokasi China di Perairan Natuna merupakan pengulangan peristiwa serupa pada 2016. Pada Maret 2016, kapal ikan China juga masuk dengan cara ilegal ke Perairan Natuna. Tujuannya tak lain mencuri ikan.

"Modus yang sama dipraktikan lagi pada Desember 2019 lalu. Puluhan kapal ikan China masuk perairan Natuna dikawal pasukan penjaga pantai China plus kapal perang fregat untuk kegiatan IUUF (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing). Jadi, semacam rencana bersama mencuri ikan yang diketahui dan melibatkan organ resmi Pemerintah China," kata Bamsoet saat dikonfirmasi, Selasa (7/1).

Selain itu, kata Bamsoet, China juga sudah menentang inisiatif Indonesia mengubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara pada Juli 2017. Inisiatif Indonesia ini dikecam Beijing.

"China bahkan kembali menegaskan sikapnya menolak keputusan pengadilan tentang posisinya di Perairan Natuna," tambahnya.

Pengadilan Arbitrase Internasional tentang Laut China Selatan pada 2016 memutuskan bahwa klaim China tentang sembilan garis putus-putus di Perairan Natuna sebagai batas teritorial laut China tidak mempunyai dasar historis.

Dengan pendirian China seperti itu, Bamsoet menegaskan Indonesia harus bersikap. Berpijak pada UNCLOS 1982 yang legalitasnya diperkuat oleh keputusan Arbitrase Internasional tahun 2016 itu. Dia menegaskan setapak pun Indonesia tidak boleh mundur dari Laut Natuna Utara.

"Untuk mempertahankan kedaulatan RI atas Laut Natuna Utara, tidak diperlukan lagi perundingan atau negosiasi dengan pihak mana saja, termasuk China sekali pun," tegasnya.

"Karena itu, penguatan armada penjaga pantai Indonesia di perairan Natuna menjadi sangat relevan," tandas Bamsoet.

Reporter: Delvira Hutabarat