Merdeka.com - Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan undang-undang yang ada tidak memungkinkan pelarangan eks koruptor mencalonkan sebagai kepala daerah. Pada Pilkada 2020, masih berdasarkan UU 10/2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

"Harus kita bangun kesadaran bersama, kalau aturannya belum memungkinkan untuk melarang. Ini kan untuk Pilkada 2020 sementara, UU kita masih menggunakan UU 10/2016. Di situ tidak ada pelarangan," ujarnya kepada wartawan, Rabu (31/7).

Amali menyebut kalau KPU membuat PKPU pelarangan eks koruptor di Pilkada, nasibnya bisa sama dengan peraturan pelarangan eks koruptor dalam Pileg. Dia khawatir PKPU itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

"KPU misalnya nanti akan membuat aturannya seperti itu nanti pasti di Mahkamah Agung akan dibatalkan lagi sama dengan caleg kemarin," ucap politikus Golkar itu.

Di sisi lain, Amali sepakat dengan wacana KPU untuk melarang eks koruptor. Hanya saja kalau berdasarkan undang-undang tidak bisa melarang.

"Semangatnya sih KPU, saya sama, cuma kan harus ada pengaturan," ucapnya.

Sebelumnya, KPU membuka wacana untuk melarang eks koruptor mencalonkan sebagai kepala daerah di Pilkada serentak. Menurut komisioner KPU Hasyim Asy'ari, UU Pilkada harus direvisi. Wacana pelarangan itu mencuat setelah Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang berkasus dua kali di KPK.