Ketua DPRD Banten usul wilayah Lebak jadi lokasi ibu kota negara
Merdeka.com - Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengusulkan agar wilayah Banten menjadi alternatif pilihan lokasi ibu kota pengganti Jakarta. Menurut dia, daerah yang dianggap cocok sebagai daerah yang dijadikan sebagai daerah Ibukota Negara merupakan wilayah kerja pembangunan (WKP) III yakni Lebak dan Pandeglang.
"Saya pikir Banten sangat layak untuk bisa jadi ibu kota negara menggantikan Jakarta. Selain lokasinya dekat dengan Jakarta, sehingga lebih efisien, infrastruktur pendukung juga sudah siap," kata Asep usai menghadiri kunjungan kerja Komisi II DPR di pendopo gubernur Banten di Serang, Senin (31/7).
Dia mengatakan, pihaknya bersama dengan pemprov akan mendorong ke pemerintah pusat, agar Banten dijadikan lokasi untuk pemindahan ibu kota negara dari Jakarta. Alasannya daerah Lebak merupakan daerah yang sedang dibangun oleh pemerintah dan juga kawasan yang masih kosong sangat luas.
"Di Lebak kan ada daerah kota baru Maja yang sudah dibangun. Saya pikir ini kan bagus untuk mendukung daerah Lebak secara ekonomi bisa maju. Apalagi Banten juga kan punya infrastruktur yang bisa mendukung keberlangsungan ibu kota negara nanti," kata Asep seperti dikutip Antara.
Proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Banten lanjut politisi PDIP ini, relatif mudah, efisien dan gampang.
"Dari sisi personel pegawai di kementerian-kementerian saya rasa kebanyakan tinggal di daerah Tangerang. Jadi tidak terlalu jauh ke Lebak. Di samping itu untuk kantor-kantor kementerian bisa dilakukan proses pindahnya bertahap, seperti Kementerian Perhubungan kita punya Bandara Internasional Soetta dan Kementerian Kelautan kita punya garis panjang 517 km," katanya.
Di tempat yang sama, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten III Tb Ace Hasan Sadzily mendukung penawaran yang disampaikan. Karena sebagai daerah penyangga ibu kota Jakarta, Banten saat ini dinilai sangat potensial untuk menggantikan Jakarta.
"Saya sebagai wakil dari anggota DPR RI dari Dapil Banten I sangat menyambut baik penawaran pemprov ini. Karena diakui untuk mendorong peningkatan ekonomi daerah, maka usulan ini sangat tepat," kata Ace.
Sedangkan untuk saat ini, kata Ace, tahapan dari wacana penggantian ibu kota negara tengah dibahas oleh pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Namun demikian, belum sampai pada pembahasan di Komisi II DPR.
"Tahapannya masih di Bapennas. Nanti dalam raker bersama pemerintah ini akan saya kawal. Apalagi sebagai wakil dari daerah pemilihan, memiliki tanggung jawab untuk mengawal ini," kata politisi Partai Golkar tersebut.
Sedangkan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, wilayah Banten sebagai lokasi yang paling efektif dan efesien untuk dijadikan alternatif oleh pemerintah pusat sebagai ibu kota Negara sebagai daerah pengganti DKI Jakarta. Hal itu di antaranya merujuk kepada jarak yang relatif dekat dari Jakarta, sehingga memudahkan mobilisasi pemindahan dan ketersediaan fasilitas penunjang yang relatif sudah tersedia.
"Kalau ditanya siap atau tidak, Banten siap. Kami akan kaji lebih jauh soal kemungkinan ini," kata Wagub menanggapi pernyataan anggota DPD RI asal Banten Ali Alwi dalam pertemuan reses anggota DPD RI asal Banten di pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Senin (31/7).
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia juga menyoroti keberanian Gibran sebagai sosok pemuda yang ingin menghadirkan perubahan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSumara Putra menyampaikan hal tersebut saat membacakan rekomendasi DPRD Kota Denpasar terhadap LKPJ Wali Kota Denpasar tahun anggaran 2023.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).
Baca SelengkapnyaDewas KPK memutuskan bukti dugaan etik Firli Bahuri sudah cukup untuk disidangkan.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaBudiman tidak membeberkan secara pasti untuk lokasi rapat tersebut dilakukan.
Baca SelengkapnyaKetua DPW NasDem Sumut, Iskandar membenarkan kadernya itu terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK.
Baca Selengkapnya“Banyak sekali elemen masyarakat yang ingin melihat di sini dan kami sangat terbuka. Tak ada yang ditutupi di sini,” ujar Bambang.
Baca Selengkapnya