Ketua DPR Jamin Pembahasan RUU TPKS Libatkan Masyarakat
Merdeka.com - Draf RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) akan disahkan menjadi inisiatif DPR pada 18 Januari 2022. Ketua DPR RI Puan Maharani menjamin, dalam proses pembahasan bersama pemerintah akan melibatkan masyarakat. DPR terbuka dengan masukan masyarakat umum.
"Targetnya adalah dibahas secepat-cepatnya dan pembahasan terbuka menampung masukan dari umum," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (11/1).
RUU TPKS akan dibahas bersama pemerintah setelah drafnya disahkan menjadi usulan inisiatif DPR RI. Puan meminta pemerintah sudah menyiapkan daftar Inventarisasi masalah (DIM). Agar bisa dibahas dalam waktu yang cepat.
"Sehingga akan sesuai dengan niat baik dan harapan kita semua ini akan bermanfaat ke depannya dan sebagai UU yang tidak cacat hukum," ujar politikus PDIP ini.
Sementara itu, alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan membahas RUU TPKS belum diputuskan. Hal ini perlu dibahas dahulu dalam rapat pimpinan dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI. Rapat itu rencananya akan diagendakan pada pekan ini.
"Itu nanti akan kami sepakati dalam Bamus dalam minggu ini," ucap Puan.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.
Baca SelengkapnyaDia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca SelengkapnyaTaufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaAliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaPDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca SelengkapnyaDia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya