Kepala BNPT & Menko Polhukam nyatakan 'perang' pada informasi hoax

Merdeka.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerjasama dengan berbagai lembaga dan kementerian mencegah radikalisme di dunia maya. Belakangan penyebaran konten-konten berbahaya dan informasi hoax masif terjadi di dunia maya.

Kepala BNPT, Suhardi Alius menjelaskan bahwa saat ini hampir semua lapisan masyarakat menggunakan gadget yang terkoneksi dengan internet. Jika tidak waspada propaganda bisa saja menyasar masyarakat dari berbagai lapisan.

"Salah satu hal yang mendapat perhatian serius dari kami di BNPT adalah penyebaran berita bohong atau hoax di dunia maya," ujar Suhardi.

Suhardi mengatakan itu dalam "Sarasehan Pencegahan Propaganda Radikal Terorisme di Dunia Maya bersama Instansi-Instansi Pemerintah" digelar di Hotel Royal, Kuningan, Jakarta, Kamis-Jumat (16-17 Februari 2017). Menko Polhukam, Wiranto membuka acara tersebut.

Menurut alumni Akpol tahun 1985 ini berita hoax di media sosial saat ini telah masuk dalam kategori mengkhawatirkan. Dan masyarakat yang sedang mencari informasi, rawan terpeleset dalam kebohongan akibat penyebaran hoax yang kian marak.

"Indonesia menjadi salah satu bukti betapa dunia maya bisa menjadi bahaya jika digunakan oleh kelompok radikal," ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Khusus untuk kelompok radikal, pria yang juga pernah menjadi Kepala Divisi Humas Polri dan Kapolda Jawa Barat ini menjelaskan bahwa kelompok ini menggunakan dunia maya untuk menyebarkan berita-berita yang bernuansa provokatif, agitasi dan propaganda.

"Beberapa pelaku teror adalah hasil dari propaganda di dunia maya, mereka pun melakukan teror dengan metode mandiri, atau disebut dengan lone wolf," tuturnya.

Menko Polhukam, Wiranto menyatakan bahwa hoax di dunia maya merupakan ancaman yang nyata. Cepatnya agitasi informasi media sosial harus segera diatasi karena bisa memecah belah bangsa.

"Hoax mengganggu kerukunan masyarakat. Menghambat pembangunan, maka harus kita redam," katanya.

Menurutnya, dalam menghadapi perang dunia maya seperti sekarang ini tentunya membutuhkan sinergitas semua lembaga. Perang di dunia maya, seperti media sosial menggunakan berbagai informasi propaganda.

"Zaman dulu di Nazi ada yang namanya menteri penerangan, agitasi dan propaganda. Karena memang saat itu perlu untuk yakinkan masyarakat. Kalau sekarang ini ada Kemenkominfo, tapi tidak ditugaskan untuk hal propaganda," ujar alumni Akademi Militer Nasional tahun 1968 ini.

Pemerintah saat ini telah membentuk satuan tugas (Satgas) Anti Proapro (Provokasi, Agitasi, dan Propaganda) yang bertugas untuk mengatasi penyebaran konten negatif di dunia maya. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa melawan hoax bukan hanya tugas pemerintah semata.

"Jadi peran serta masyarakat dalam melawan propaganda ini juga sangat diperlukan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Karena berdasarkan hasil survei, penyebaran berita hoax yang dilakukan oleh masyarakat setiap hari sebanyak 44,30%, lebih dari sekali sehari 17,20%, seminggu sekali 29,80%, dan satu bulan sekali 8,70%," jelasnya.

Wiranto mengaku khawatir, bila provokasi agitasi dan propaganda di media sosial dibiarkan karena akan mengganggu eksistensi negara. "Ada yang mau memisahkan rakyat dan pemerintah. Ada upaya propaganda seperti itu," tandasnya.

Acara sarasehan yang diselenggarakan BNPT ini dihadiri oleh seluruh perwakilan dari humas atau pusat penerangan kementerian atau lembaga pemerintah, TNI dan Polri.