Kepala BNPT bicara penanganan terorisme di forum DK PBB

Merdeka.com - Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius menghadiri pertemuan Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB/Security Council UN) di New York, Kamis (26/1) waktu setempat. Dia berbicara soal penanggulangan terorisme di Indonesia.

Menurutnya, dewan memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah menangani soal terorisme, baik dari perspektif soft approach (pencegahan) maupun hard approach (penindakan), kerjasama regional dan global, termasuk penanganan isu Foreign Terrorist Fighter (FTF).

"Banyak negara yang tergabung dalam DK PPB langsung mengungkapkan apresiasinya atas upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia. Mereka juga memuji langkah positif dengan menggabungkan upaya pencegahan dan penindakan, dan penanganan FTF," kata Suhardi dalam keterangan tertulis, Jumat (27/1).

Dalam paparan itu, Suhardi juga menyampaikan bahwa upaya-upaya itu telah dijalankan, meski Undang-Undang Terorisme masih dalam tahap pembahasan untuk direvisi. Selain itu, mantan Kabareskrim Polri ini juga mengusulkan kepada forum DK PBB agar mendukung Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB tahun 2019-2020.

"Saya juga sampaikan tentang peran signifikan NU dan Muhammadiyah melalui ulama-ulamanya dalam membantu BNPT mereduksi pemikiran radikal kelompok yang berpotensi radikal. Saya juga menyinggung peran PPATK yang menjadi koordinator dalam memonitor pendanaan terorisme di Indonesia," jelasnya.

Suhardi menjelaskan bahwa terorisme adalah masalah global dan membutuhkan upaya maksimal dan serius untuk menanggulanginya. Menurutnya, tak satu pun negara bisa kebal dari ancaman terorisme.

"Teroris telah menghancurkan di beberapa bagian dunia dari Dacca, Bangkok, Nice, Istanbul, New York, Jakarta dan lain-lain. Indonesia sangat fokus memerangi terorisme ini dan sejauh ini, kami berhasil mendeteksi dan mengantisipasi untuk menggagalkan serangan teroris," ungkap mantan Kapolda Jawa Barat ini.

Dipaparkan juga bahwa selama ini BNPT bersinergi dengan 25 kementerian dan lembaga, serta pemerintah provinsi dalam menjalankan kebijakan nasional, strategi, dan pelaksanaan penanggulangan terorisme. Diungkapkan latar belakang terorisme di Indonesia, serta upaya-upaya ISIS menarik pengikutnya, terutama dengan menggunakan Medsos, termasuk proses penanganan aksi terorisme di Indonesia sejak tahun 2000-2016.

Tak ketinggalan, fenomena FTF juga dipaparkan Suhardi. Disebutkan, FTF di Indonesia sudah ada sejak tahun 1985 -1992, saat kurang lebih 192 orang Indonesia berangkat ke Afganistan dan Filipina. Tapi sekarang alasan menjadi FTF itu tidak hanya sekadar ideologi saja, tapi juga iming-iming kesejahteraan. Namun FTF Indonesia berbeda dengan negara lain.

"Kalau FTF negara lain bepergian sendiri, FTF Indonesia justru membawa seluruh keluarganya, termasuk anak-anak kecil," ujarnya.

Karena itu, lanjut Suhardi, BNPT menggabungkan kombinasi penanganan terorisme dengan pencegahan dan penindakan. Untuk pencegahan di dalamnya ada deradikalisasi dan kontra radikalisasi, sedangkan penindakan sesuai hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM).

Selain melakukan paparan di forum DK PBB, Suhardi juga bertemu United Nations Counter Terrorism (UNCTED) Executive Director Jean Paul Laborder. Dalam pertemuan itu, Suhardi menyampaikan perkembangan penanganan terorisme termasuk isu FTF dan penggunaan sosial media (sosmed) untuk kepentingan terorisme. Pihak UNCTED menawarkan kerjasama terkait capacity building. Dalam kunjungan itu, Suhardi juga berkunjung dan bertemu Dubes Indonesia di Amerika Serikat. (mdk/ian)