Kemenkumham Akui Sosialisasi RKUHP Masih Belum Masif

Senin, 29 Agustus 2022 13:56 Reporter : Fikri Faqih
Kemenkumham Akui Sosialisasi RKUHP Masih Belum Masif Wamenkum HAM Edward Omar. Antara

Merdeka.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mengakui sosialisasi RKUHP masih kurang. Walaupun mereka sudah melakukan sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat hingga 12 kali di 12 kota pada tahun 2021.

"Ini dirasa masih kurang cukup, sehingga instruksi Presiden pada rapat terbatas pada 2 Agustus 2022 menginstruksikan sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ini harus dilakukan secara masif," kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) RI, Edward Omar Sharif Hiariej di Jakarta, Senin (29/8).

Arahan kepala negara tersebut tidak hanya dibebankan kepada Kemenkumham saja, namun juga menjadi pekerjaan bersama khususnya kementerian dan lembaga terkait. Misalnya, Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

2 dari 3 halaman

Kemudian termasuk juga Badan Intelijen Negara (BIN), Mabes Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Agama, Staf Khusus Presiden hingga Kepala Staf Presiden.

Pada tahun 2022 pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait kembali akan melakukan sosialisasi RKUHP di 11 kota di Tanah Air.

Eddy mengungkapkan, dalam agenda sosialisasi tersebut, pemerintah tidak hanya bersifat menyampaikan kepada masyarakat, namun juga menerima masukan melalui mekanisme dialog publik.

"Tujuannya dalam rangka pelibatan masyarakat dalam bentuk pembentukan RUU KUHP," ujarnya seperti dilansir dari Antara.

3 dari 3 halaman

Tidak hanya itu, guna memperluas cakupan sosialisasi RKUHP, kementerian dan lembaga terkait juga diperbolehkan mengadakan sosialisasi secara terpisah dari 11 kota sasaran pada 2022.

Sebagai contoh, pada 24 Agustus 2022 Kemenkumham menyosialisasikan RKUHP pada sebuah kegiatan yang diadakan oleh Senat Mahasiswa Indonesia. Tidak hanya itu, hal yang sama juga diterapkan ketika Kemenkumham diundang oleh beberapa perguruan tinggi hingga organisasi masyarakat dan melakukan hal yang sama.

“Langkah tersebut dilakukan sekaligus menegaskan partisipasi publik dibutuhkan dalam pembentukan RKUHP,” tutur dia.

Eddy menyadari untuk menyosialisasikan 37 BAB dan 632 Pasal yang termuat dalam RKUHP bukan perkara mudah. Oleh karena itu, dialog publik yang akan diadakan bersifat terbuka, tapi terbatas.

"Terbuka kita menerima masukan dari manapun, dan terbatas kita fokus pada 14 isu krusial," tutupnya.

Baca juga:
Wamenkum HAM: Jumlah Pengaturan Tindak Pidana RKUHP Lebih Sedikit dari KUHP Lama
Mahfud Jelaskan Pentingnya RKUHP untuk Penerapan Restorative Justice & Hukum Adat
Menkum HAM Sebut RKUHP Simbol Peradaban Bangsa yang Merdeka
Mahfud MD Sebut RKUHP Segera Diundangkan
Diskusi Terbuka soal 14 Isu Krusial RUU KUHP Bisa Lewat DPR dan Kemenkominfo
Jokowi Minta 14 Isu Krusial RKUHP Dijelaskan ke Masyarakat
Menko Mahfud Kembali Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan pada Hari Kemerdekaan

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini