Kemendes Peringati Tujuh Tahun Lahirnya UU Nomor 6/2014 Tentang Desa

Merdeka.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memperingati tujuh tahun lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menteri Desa (Mendes) PDTT Abdul Halim Iskandar pun menyampaikan Pidato Desa Tujuh Tahun UU Desa secara virtual.

"Tata kelola pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan empat aspek wujud pengakuan negara pada desa," kata Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar saat menyampaikan Pidato Desa Tujuh Tahun UU Desa secara virtual, Jumat (15/1/2021).

Sebagai wilayah terkecil, desa telah membuktikan diri mampu menuliskan sejarah panjang dalam perjalanan bangsa ini, kata Gus Menteri. "Desa memiliki kekuatan sendiri dalam mengatasi masalah dan meningkatkan peradaban lokalnya," katanya.

Mendes mengatakan sebelum hak rekognisi desa diberikan, sudah ada 73.093 desa yang eksis dengan sekian kekayaan budaya, sosial dan ekonominya. Bahkan, sebelum kemerdekaan Indonesia, telah ada lebih dari 250 entitas budaya yang mengejawantah menjadi ribuan desa yang ada saat ini.

Oleh sebab itu, sebagai wujud pengakuan negara kepada desa, maka lahirlah UU 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jika diibaratkan umur manusia, tujuh tahun merupakan fase memperluas pergaulan dengan teman dan dunia baru. Setelah tujuh tahun pertama menjadi masa kreatif dengan mencoba berbagai hal serta energi yang melimpah.

Menurut Gus Menteri, pada UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimensi kenegarawanan masuk ke dalam desa, yang ditunjukkan oleh perubahan makna BPD menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Kearifan lokalnya, tokoh dan tetua desa mendapatkan porsi yang tinggi.

"Setahun kemudian keluarlah PP No 72/2015, yang membuka lembaga baru Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Inilah pintu bagi desa untuk mempertahankan kemandirian ekonomi, bahkan sekaligus untuk mengembangkan ekonomi perdesaan dapat dilaksanakan dan telah teruji hingga saat ini," terangnya.