Kemendes PDTT dan BPS kerja sama monitoring Dana Desa
Merdeka.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan melakukan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik dalam melakukan monitoring penggunaan dana desa yang sudah disalurkan ke sejumlah desa. Hal itu diketahui saat Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo melakukan rapat koordinasi dengan Kepala BPS Kecuk Suharyanto di Kantor BPS, Jakarta pada Selasa (1/8) kemarin. Dalam rapat tersebut, Eko membeberkan terkait program prioritas penggunaan dana dan hasil pencapaian dari penggunaan dana desa pada 2016 yang dinilai telah menghasilkan banyak manfaat bagi pembangunan di pedesaan.
Kemendes PDTT dan BPS Kerjasama Monitoring Dana Desa ©2017 Merdeka.com"Banyak manfaat yang dihasilkan dari penggunaan dana desa, kami sudah punya data dan data kami mungkin berbeda dengan data BPS. Karena itu, perlu ada langkah untuk menyinkronkan data dari Kemendes PDTT dengan BPS," kata Eko Putro Sandjojo. Karena itu, sebagai langkah upaya dalam menyinkronkan suatu data tentang penggunaan dana desa, Kemendes PDTT dan BPS akan bersama-sama melakukan monitoring penggunaan dana desa. Dalam hal ini, monitoring penggunaan dana desa oleh Kemendes PDTT akan dilibatkan para pendamping desa dan dari BPS akan melibatkan para koordinator statistik yang terdapat di kecamatan.
Kemendes PDTT dan BPS Kerjasama Monitoring Dana Desa ©2017 Merdeka.com"Dalam monitoring ini, nantinya akan menghasilkan data yang lengkap dan akurat. Data yang lengkap inilah sangat penting dalam keberhasilan suatu program," katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Kecuk Suharyanto menyebutkan bahwa BPS sudah memiliki system informasi geografis untuk desa yang terdapat di Kalimantan Barat. Sistem informasi Geografis tersebut sangat bermanfaat karena dapat mengetahui lokasi desa dan fasilitas yang terdapat di desa beserta dengan foto-fotonya.
Kemendes PDTT dan BPS Kerjasama Monitoring Dana Desa ©2017 Merdeka.com"Dalam kerjasama dengan Kemendes PDTT, Petugas kami akan mengumpulkan data dan para pendamping desa nantinya akan mengambil foto-foto mengenai berbagai infrastruktur yang sudah dibangun di desa. Setelah itu, nantinya akan kita gabungkan dan kita masukkan ke dalam system informasi geografis yang kita miliki. Kita berharap kerjasama ini sudah bisa berjalan di tahun 2018," katanya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPS adalah singkatan dari Daftar Pemilih Sementara. Karena statusnya masih bersifat sementara, data-data tersebut masih akan diperbaharui.
Baca SelengkapnyaPemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca SelengkapnyaPengertian lembaga BPS beserta tugas, fungsi, dan wewenangnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kementerian Kesehatan mencatat, hingga minggu ke-15 tahun 2024, terdapat 475 orang meninggal karena DBD.
Baca SelengkapnyaSKPD/UKPD yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat pun tetap melaksanakan tugasnya itu.
Baca SelengkapnyaBawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaPada Pemilu 2024, PDIP masih memuncaki daftar perolehan suara partai berdasarkan hasil quick count CSIS.
Baca SelengkapnyaMentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca Selengkapnya