Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kejati Awasi Proyek Tahun Anggaran 2019 di Jawa Barat

Kejati Awasi Proyek Tahun Anggaran 2019 di Jawa Barat Gedung Sate. ©istimewa

Merdeka.com - Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memastikan terus mengawal proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota pada awal tahun anggaran 2019 ini.

Ini dilakukan untuk memastikan percepatan dan kualitas pengerjaan proyek sesuai dengan kontrak tanpa ada pelanggaran hukum. Pengawasan dilakukan dari mulai perencanaan, pelelangan, dan pelaksanaan.

"(Pengawalan) sebagai langkah preventif dan persuasif agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara," Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Abdul Muis Ali, Selasa (23/4/2019).

Pengawasan ini dilakukan di semua instansi pemerintah kabupaten kota di Jawa Barat, termasuk pengerjaan proyek strategis dari pemerintah pusat yang diberikan untuk daerah Jawa Barat.

"Kita tidak memetakan menurut kabupaten/kota. Semua kita kawal untuk satu tujuan, agar berjalan dengan baik," katanya saat dikonfirmasi di Bandung, Selasa (23/4).

"Yang di pusat, kalau turun ke daerah, kalau Kejaksaan Agung tidak mengawal dan melimpahkan ke kita, kita akan kawal," tambahnya.

Ia pun mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan penyelewengan dari sebuah proyek pengerjaan. Pasalnya, berdasarkan hasil pengawalan selama ini terdapat banyak proyek yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan.

"Rata-rata waktu pengerjaan yang tidak sesuai, baik pada waktunya atau jenis kegiatan. Langsung diputus kontrak, kita tidak segan," katanya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Titin Sugiarti, mengeluhkan pelaksanaan proyek pembangunan di daerah tersebut dengan hadirnya SKPD Lintas Aspirasi. Sebab, dia menduga keberadaan satuan kerja yang baru dibentuk itu akan menguasai berbagai proyek di pemerintahan secara tidak terbuka kepada umum.

"Kami sangat keberatan dengan dibentuknya SKPD baru bernamakan Lintas," katanya. Dia memastikan pihaknya yang merupakan bagian dari pemerintahan daerah tidak ingin SKPD tersebut berjalan sendiri sehingga tidak ada transparansi.

"Berbagai proyek pembangunan di (Kabupaten) Tasikmalaya akan dikuasai oleh Lintas Aspirasi yang sudah tidak terbuka ke umum. SKPD itu juga tidak ada dasar hukumnya," tutupnya.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
3 Pekan Kampanye, Bawaslu Jabar Temukan 10 Jenis Dugaan Pelanggaran

3 Pekan Kampanye, Bawaslu Jabar Temukan 10 Jenis Dugaan Pelanggaran

Sejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.

Baca Selengkapnya
KAI Kebut Pembangunan Jalur Kereta Ganda di Lokasi Kecelakaan KA Turangga, Target Pertengahan 2024 Selesai

KAI Kebut Pembangunan Jalur Kereta Ganda di Lokasi Kecelakaan KA Turangga, Target Pertengahan 2024 Selesai

Mengingat lokasi terjadinya kecelakaan Jumat (5/1) pagi tersebut merupakan perlintasan satu jalur.

Baca Selengkapnya
Kinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu

Kinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu

Bawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini

Pelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini

Mendag Zulhas menyampaikan, pihaknya akan berkirim surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi aturan tersebut.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tahan 1 Lagi Tersangka Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Besitang-Langsa

Kejagung Tahan 1 Lagi Tersangka Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Besitang-Langsa

Kejagung menetapkan satu lagi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada tahun 2017 sampai 2023.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Akan Tutup 123 Perlintasan Sebidang, Ini Alasannya

Pemerintah Bakal Akan Tutup 123 Perlintasan Sebidang, Ini Alasannya

Pemerintah akan menutup 123 titik perlintasan sebidang antara jalan raya dan jalur kereta api pada 2024.

Baca Selengkapnya
Ceritakan Proyek Besar Masa Kerajaan Pajajaran, Begini Isi Prasasti Batu Tulis Huludayeuh

Ceritakan Proyek Besar Masa Kerajaan Pajajaran, Begini Isi Prasasti Batu Tulis Huludayeuh

Di prasasti ini menceritakan proyek besar di zaman Kerajaan Pajajaran.

Baca Selengkapnya
Perusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen

Perusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen

Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.

Baca Selengkapnya
Pria Ini Dulunya Pengawas Proyek hingga Koki Bergaji Besar, Pilih Pulang Kampung Bikin Terasi Khas Bojonegoro

Pria Ini Dulunya Pengawas Proyek hingga Koki Bergaji Besar, Pilih Pulang Kampung Bikin Terasi Khas Bojonegoro

Ide membuat terasi dilatarbelakangi kegemarannya makan sambal

Baca Selengkapnya