Kejaksaan Selidiki Kasus YKP Terkait Dugaan Korupsi Pengalihan Aset Pemkot Surabaya

Sabtu, 18 Mei 2019 01:01 Reporter : Erwin Yohanes
Kejaksaan Selidiki Kasus YKP Terkait Dugaan Korupsi Pengalihan Aset Pemkot Surabaya Ilustrasi Korupsi. ©2015 Merdeka.com/Angeline Agustine

Merdeka.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) menyelidiki kasus dugaan korupsi pengalihan aset milik Pemkot Surabaya oleh Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Madya Surabaya (KMS). Kejaksaan mengklaim sudah menemukan dugaan kerugian negara dari kasus yang masih dalam tahap penyelidikan tersebut.

Kepala Kejati Jatim Sunarta mengatakan pihaknya meyakini telah menemukan tindak pidana korupsi dalam kasus ini. Ia pun yakin jika nantinya kasus ini dapat naik ke tahap penyidikan. "Saya optimis kasus ini bisa naik ke penyidikan," ujarnya, Jumat (17/5).

Kajati mengakui, jika kasus dugaan di YKP ini merupakan kasus lama. Namun ia menyatakan baru menemukan (bukti) pada saat ini. "Iya ini sudah lama. Pertama kan ini (aset) dari Pemda. YKP yang awalnya yayasan jadi PT (perseroan terbatas), asetnya kan milik Pemda, masak hilang begitu saja. Peralihannya itu sejak dari UU PT keluar, dia (YKP) memisahkan diri," tegasnya.

Untuk diketahui, DPRD Kota Surabaya pada 2011 lalu sempat membentuk Pansus Hak Angket Pengembalian Aset YKP. Salah satu fakta yang terungkap dalam Pansus Hak Angket itu adalah YKP yang merupakan aset Pemkot Surabaya, dikabarkan telah dibubarkan dan berubah bentuk menjadi PT YEKAPE pada 1994.

Awalnya, YKP melakukan pembangunan di atas aset lahan milik Pemkot Surabaya dengan cara menyewa. Dengan demikian, aset lahan yang dibangun tetap milik Pemkot Surabaya. Pengelolaan yang dilakukan YKP terus berkembang hingga akhirnya YKP mampu membeli tanah sendiri untuk dibangun sebuah perumahan.

Lantaran yayasan ini bukan lembaga yang berbadan hukum, pengurus YKP ketika itu meregulasi sistem pengelolaannya, akhirnya diputuskan untuk membentuk sebuah PT.

Dengan dibentuknya PT YEKAPE, jika ada warga yang menabung ke YKP untuk mendapat unit rumah, ordernya dilimpahkan ke PT YEKAPE. Pada perjalanannya, pasca dibentuknya PT YEKAPE keberadaan YKP semakin tidak diakui. Seakan-akan YKP yang dulu mengelola aset Pemkot Surabaya sudah menjelma menjadi PT YEKAPE.

Sementara itu, kuasa hukum PT YEKAPE, Sumarso menolak anggapan jika PT YEKAPE melakukan tindak pidana korupsi. Ia juga membantah bahwa PT YEKAPE merupakan aset milik Pemkot Surabaya.

"Apa buktinya kalau PT YEKAPE itu aset Pemkot, tolong tunjukkan. Ndak ada itu korupsi. Kalau pun nanti kami dipanggil, kami akan pelajari dulu, perlu datang atau tidak," katanya. [cob]

Topik berita Terkait:
  1. Kasus Korupsi
  2. Surabaya
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini