Merdeka.com - Benny Wenda, sosok pria Papua yang tengah jadi sorotan karena menginginkan kemerdekaan Papua. Benny diketahui tinggal di Inggris dan kerap kali melakukan tindakan nekat. Salah satunya menyerahkan petisi kemerdekaan Papua Barat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2017 lalu.

Petisi kemerdekaan itu langsung diserahkan oleh pemimpin gerakan Organisasi Papua Merdeka, Benny Wenda, kepada Komite Dekolonisasi PBB dijuluki 'C24', bertanggung jawab buat mengawasi perkembangan daerah bekas jajahan menuju kemerdekaan.

Benny yang selama ini tinggal dalam pengasingan di Inggris menyatakan kalau petisi itu ditandatangani oleh 70 persen warga Papua Barat, dan dibawa diam-diam ke markas PBB di New York, Amerika Serikat.

Kini Benny Wenda mendapat penghargaan Oxford Freedom of the City Award pada 17 Juli 2019. Tentu saja penghargaan itu dikecam oleh pemerintah Indonesia. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Berikut penjelasannya:

Berawal dari Munculnya Kantor Gerakan Separatis Papua di Oxford

Diketahui Benny Wanda mendapat penghargaan Oxford Freedom of the City Award kepada Benny Wenda pada tanggal 17 Juli 2019. Tentu saja penghargaan tersebut sangat dikecam oleh pihak Indonesia.

Mengapa penghargaan itu bisa didapat oleh Benny Wenda?

Awalnya ada kantor Gerakan Separatis Papua di Oxford, Inggris. Kantor itu dibuat pada 2013.

Saat itu, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sudah protes dan mengatakan pembukaan kantor bisa mengganggu hubungan Indonesia dan Inggris sekalipun Pemerintah Inggris menyatakan dukungannya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pembukaan kantor gerakan separatis Papua di Inggris tak lepas dari peran Benny Wenda, tokoh separatis Papua di Inggris.

Dewan Kota Oxford Tak Paham tentang Benny Wenda

Kedutaan Besar Republik Indonesia di London menyatakan bahwa penghargaan yang diberikan pada orang yang salah. Karena orang tersebut justru merupakan pelaku dan pendukung penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan politiknya.

"KBRI London mempertanyakan dasar pemberian penghargaan tersebut kepada yang bersangkutan sebagai 'peaceful campaigner for democracy' di tengah banyaknya bukti yang mengaitkan yang bersangkutan dengan berbagai kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua," tulis KBRI London.

KBRI London menilai para anggota dewan tidak mengerti sosok Benny yang sebenarnya. "Pemberian penghargaan kepada orang yang memiliki catatan kriminal tersebut melalui gerakan separatis bersenjata menunjukkan ketidakpahaman Dewan Kota Oxford terhadap sepak terjang yang bersangkutan selama ini dan kemajuan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebenarnya," tulis KBRI London.

Jawaban Dewan Kota Oxford Terkait pemberian Penghargaan

Walikota Oxford, Craig Simmons mengatakan penghargaan itu layak diberikan dan Benny Wenda banyak berkontribusi baik lokal maupun di panggung internasional.

"Oxford adalah salah satu yang pertama mendengar tangisan rakyat Papua Barat untuk keadilan, hak asasi manusia, dan menentukan nasib sendiri." katanya

"Penghargaan ini menunjukkan warga Oxford mendengar dan merespons."

Hal ini berawal saat Benny Wenda mendapat suaka politik di Inggris pada 2002 dan membuka kantor gerakan Papua merdeka di Oxford pada 2013.

Kecaman dari Indonesia

Tentu saja penghargaan yang diberikan Kota Oxford pada Benny ini melukai perasaan Indonesia. Pemerintah menilai, Dewan Kota Oxford tidak mengetahui track record dari Benny Wenda yang menginginkan Papua merdeka dari Indonesia.

"Indonesia sangat mengkritik keputusan Dewan Kota Oxford untuk memberikan penghargaan kepada Benny Wenda, seorang aktivis separatis Papua dengan sejumlah catatan kriminal di Papua," tulis Kemlu melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis (18/7/2019).

"Penghargaan ini menunjukkan kegagalan Dewan Kota Oxford untuk memahami rekam jejak orang tersebut dan kondisi aktual, pengembangan, dan peningkatan di Papua dan Papua Barat," lanjut Kemlu.

Namun di satu sisi, Indonesia menghargai posisi tegas pemerintah Inggris yang secara konsisten mendukung kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan oleh karena itu, kata Kemlu, tindakan yang diambil oleh Dewan Kota Oxford tidak berdampak pada hubungan antara kedua negara.

"Indonesia masih akan sangat menentang separatisme dan tidak akan mundur dalam memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Kemlu.