Kecam tragedi Rohingya, pemerintah diminta hentikan kerjasama dengan Myanmar

Merdeka.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno meminta pemerintah menghentikan kerjasama perdagangan dengan Myanmar. Hal itu karena rezim militer dan sipil Myanmar telah melakukan perbuatan biadab terhadap etnis Rohingya.

"Kita akan suarakan. Menurut saya, ini hal yang baik perlu kita suarakan agar kita menghentikan perdagangan terhadap Myanmar," katanya di depan gedung Dubes Myanmar, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9).

Teguh mengungkapkan, perdagangan dengan Myanmar belum terlalu signifikan. Menurutnya, perlu sekali Indonesia menghentikan perjanjian perdagangan dengan Myanmar.

"Bentuknya embargo. Harus diciptakan formula itu, kita akan usulan kepada Menteri Perdagangan," terangnya.

Dia mengatakan, pembantaian terhadap etnis Rohingya sudah menjadi persoalan kemanusiaan. Jika kejadian itu tidak segera dihentikan, maka nantinya akan menciptakan instabilitas utamanya di kawasan Asean.

"Ini kan sudah persoalan kemanusiaan, ini ada di depan mata. Kita sebagai bangsa yang besar percuma kita andil menciptakan perdamaian dunia justru situasi ini jika dibiarkan akan menciptakan instabilitas utamanya di kawasan Asean," ujarnya.

Jika masalah ini terus dibiarkan, Teguh menuturkan, nantinya Indonesia akan terkena imbasnya. Karena tindakan tersebut akan memunculkan dendam dan sakit hati.

"Kalau ini dibiarkan kita sendiri bisa kena getahnya, karena tindakan tersebut akan memunculkan dendam, sakit hati. Maka akan muncullah kelompok yang mengambil sikap radikal, yang mana selama ini susah payah kita kendalikan," tuturnya.

Teguh meminta pemerintah bisa menunjukkan sikap yang tegas. Dan dari Indonesia juga harus mempunyai komitmen untuk menjaga keamanan dunia.

"Untuk itu pemerintah Indonesia harus menunjukkan sikap yang tegas dan jelas. Dan komitmen dari kita untuk menjaga keamanan dunia," tandasnya.