Kebakaran Lapas Tangerang, DPR Nilai Perlu Revisi UU agar Tak Terjadi Lagi
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco mengakui, insiden kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang wajib dievaluasi. Salah satunya, melalui aturan dan beleid yang diberlakukan saat ini agar kejadian serupa tak berulang.
"Aturan perlu kita revisi, Undang-Undang mengatur itu kita harus jalankan supaya regulasi mencegah hal seperti ini kembali terjadi," kata Dasco di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/9).
Dasco menilai jika aturan Lapas diberlakukan saat ini tidak dievaluasi, maka bukan tidak mungkin siapa pun pemimpinnya, baik dirjen dan menteri terkait dapat kembali mengulang kelamnya insiden yang menewaskan 48 jiwa tersebut.
"Kalau tidak begitu (direvisi) siapapun dirjen dan menterinya akan terjadi lagi kejadian seperti ini," kritik Dasco.
Mengenai jumlah tersangka, Dasco menyatakan DPR mengikuti proses hukum berjalan. Dia tidak mau menuding dan berandai ada pihak lain yang patut bertanggungjawab atas insiden tersebut.
"Kita serahkan ke penegak hukum, kita tak mau berandai siapa lagi yang harus jadi tersangka, itu ranah mereka, tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa (perlu) perbaikan kondisi lapas itu," katanya.
Reporter: M RadityoSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penangkapan dilakukan di dua lokasi berbeda, dimana salah satu tersangka ada pegawai Lapas.
Baca SelengkapnyaSurat suara untuk Capres Cawapres juga turut dibakar
Baca SelengkapnyaBawaslu Kota Tangerang Selatan merekomendasikan pelaksanaan pencoblosan pada 16 TPS yang tertunda akibat banjir, dilaksanakan pada akhir pekan ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Beriku daftar sanksi bagi wajib pajak yang terlambat lapor SPT Tahunan.
Baca SelengkapnyaAturan turunan ekspor pasir laut masih digodok karena melibatkan banyaknya tim kajian.
Baca SelengkapnyaBelasan Pelajar Pelaku Tawuran di Tangerang Ditangkap Polisi, Celurit hingga Pedang Disita
Baca SelengkapnyaAturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).
Baca SelengkapnyaPolisi tersebut nampak tampil nyentrik dan unik di antara anggota lainnya.
Baca SelengkapnyaMereka tak menolak pembangunan, namun menyayangkan cara negara memperlakukan tanah leluhurnya
Baca Selengkapnya