KBRI di Kamboja sudah temui bos judi tempat 16 WNI disandera
Merdeka.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memastikan 16 WNI di Kamboja tidak sedang disandera oleh bos judi di sana. Pemilik kasino tersebut hanya meminta pertanggungjawaban kepada mereka karena masalah duit Rp 2,1 miliar.
Juru bicara Kemenlu Arrmantha Nasir mengatakan, pihak Kedutaan Besar Indonesia untuk Kamboja telah bertemu dengan bos judi tersebut. Pada kesempatan itu diketahui bahwa tidak terjadi penyanderaan.
"Saya tekankan mereka tidak disandera, tetapi hanya ditahan tidak boleh keluar dari kasino sampai besok. Mereka diberikan pilihan, mau diselesaikan (ganti uang yang dilarikan penuh) atau mereka akan dilaporkan ke polisi," jelasnya saat dihubungi merdeka.com, Kamis (14/5).
Dalam pertemuan itu, pihak KBRI meminta jangan sampai WNI menerima tindak kekerasan. Dan si pemilik kasino setuju dengan permintaan tersebut.
"16 WNI itu diminta untuk mengganti penuh, namun mereka hanya mau mengganti Rp 800 juta saja. Saat ini pihak KBRI kami sedang melakukan perjalanan untuk melihat kondisi mereka," tutup Arrmantha.
Untuk diketahui, penyanderaan ini disebabkan karena seorang WNI berinisial JS membawa kabur duit bos judi itu sebesar Rp 2,1 miliar.
"Jadi perusahaan judi itu disinyalir merasa dirugikan karena uangnya dilarikan oleh orang inisial JS," ujar Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Z Pandra saat dihubungi merdeka.com, Kamis (14/5).
Pandra mengatakan, pihaknya sudah meminta keterangan dari pihak keluarga. "Yang terpenting kita selamatkan dulu lah warga kita itu," ujarnya.
Dari informasi yang diterima Pandra, 16 orang tersebut berangkat ke negara Kamboja pada Maret 2015 lalu. Mereka berangkat dari kota Batam propinsi Kepulauan Riau, kemudian ke Singapura dan lalu ke Kamboja.
"Mereka diajak oleh JS untuk bekerja di sebuah perusahaan perjudian. Informasinya, mereka bukan imigran gelap, tapi jalur resmi," kata Pandra.
Sebelumnya, gara-gara JS melarikan uang milik salah seorang bos judi di Kamboja, 16 warga kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau disandera. Penyanderaan itu diduga sebagai jaminan atas uang perusahaan judi sebanyak Rp 2,1 miliar.
"Di negara Kamboja itu kan judi dilegalkan. Jadi perusahaan judi itu disinyalir merasa dirugikan karena uangnya dilarikan oleh orang inisial JS. Nah JS ini yang mengajak 16 warga Meranti kerja di Kamboja," ujar Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Z Pandra saat dihubungi merdeka.com, Kamis (14/5).
Menurut Pandra guna mencari keberadaan ke 16 warganya, Pandra sudah menghubungi Kapolda Riau Brigjend Pol Dolly Bambang Hermawan, Interpol, dan Pemerintah Indonesia di Jakarta, hingga kedutaan besar Republik Indonesia di Kamboja.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tiga WNI Meninggal Karena Terseret Banjir Bandang di Malaysia, Jenazah Dimakamkan di Lumajang
Ketiganya meninggal pada 31 Maret 2024 lalu usai diterjang luapan sungai saat mencari ikan
Baca SelengkapnyaJokowi Perintahkan Panglima TNI Segera Selesaikan Dampak Ledakan Gudang Amunisi di Ciangsana Bogor
Kasus kebakaran dan ledakan Gudang Munisi Daerah (Gudmurah) di Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi perhatian Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Banjir di Demak-Kudus: Kementerian PUPR Kerja Siang Malam Tutup Tanggul Jebol
Sebanyak enam tanggul jebol pascahujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Jawa Tengah pada Rabu (13/3).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
13 Prajurit TNI AD yang Siksa Anggota KKB Ditetapkan Jadi Tersangka
Pomdam III/Siliwangi menetapkan 13 prajurit TNI dari Yonif Raider 300/Braja Wijaya sebagai tersangka penyiksaan terhadap Defianus Kogoya, anggota KKB Papua.
Baca SelengkapnyaKorlantas Pastikan Pelabuhan Merak, Ciwandan dan BBJ Siap Beroperasi Mudik Lebaran 2024
"Dari Jawa itu ada 11 dermaga di tiga pelabuhan, dari mulai Pelabuhan Merak, Ciwandan dan BBJ," kata Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Raden Slamet
Baca SelengkapnyaJenderal TNI Bintang 4 Mutasi 61 Perwira, Salah Satunya Kadispenau
Kadispenau kini dijabat Marsekal Pertama TNI Bambang Juniar Djatmiko.
Baca SelengkapnyaMinta Jadi WNI, Enam Pengungsi Rohingya Ajukan Pembuatan KTP di Disdukcapil Makassar
Satu keluarga berjumlah enam orang yang merupakan pengungsi Rohingya mendatangi Kantor Disdukcapil Makassar untuk mengajukan pembuatan KK dan KTP.
Baca SelengkapnyaJenderal TNI Geram Prajurit Siksa Anggota KKB & Janji Proses Hukum: Tak Ada Siapa pun yang Boleh Lolos
Pangdam mengatakan kejadian itu harusnya tidak perlu terjadi di tengah upaya menyelesaikan konflik di Papua.
Baca SelengkapnyaSatu KKB Tewas Ditembak saat Serang Pos TNI di Intan Jaya
KKB melakukan penyerangan dari arah pemukiman warga.
Baca Selengkapnya