Kasus Pembobolan Kas Daerah, Wali Kota Semarang Curiga Rekening Koran Palsu

Merdeka.com - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dihadirkan dalam sidang saksi kasus pembobolan dana kas daerah (Kasda) Kota Semarang dengan terdakwa Dody Kristianti di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (15/5). Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum mempertanyakan pada Hendrar terkait tugas dan fungsi DPKAD dalam mencari pendanaan, serta mekanisme penyetoran uang kasda Kota Semarang ke bank.

Hendrar menjelaskan, bukti setoran kas daerah (Kasda) milik Pemkot Semarang yang ditempatkan di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) berupa rekening koran dibuat ganda. Salah satunya fiktif. Curiga atas kejadian tersebut, Hendrar langsung meminta terdakwa Dody untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Ya tanggung jawab jabatan, saat saya tanya uang itu, kok berbeda dengan slip, seharusnya saudara Dody menjawab tanggung jawabnya," kata Hendrar Prihadi saat persidangan, Rabu (15/5).

Dia mengancam akan melaporkan kasus ini ke polisi jika dalam sepekan tidak ada kejelasan tentang bilyet giro dan rekening koran palsu.

"Saya sampaikan kalau seminggu dua minggu kita tunggu. Ternyata mereka tidak bisa, ya sudah kita laporkan ke polisi saja," jelas Hendi.

Rekening palsu tersebut diketahui dibuat oleh Diah Ayu Kusumaningrum, mantan Personal Banker Manager BTPN Cabang Semarang. Hal itu dilakukan agar seolah-olah, saldo Kasda Pemkot Semarang yang tersimpan di bank sesuai dengan rekening fiktif tersebut. Terkait dana kasda yang mengalir ke tiga Wali Kota Semarang termasuk Hendrar, dia menyerahkan pada Hakim untuk membuktikan.

"Semua pengakuan yang disangkakan Terdakwa Diah Ayu Kusumaningrum ke pihaknya tidak masalah. Semua omongan dia juga harus ada bukti, dan saya rasa jaksa bisa membuktikan benar apa tidak sangkaan itu," ungkapnya.

Sementara itu, Mantan Wali Kota Semarang periode 2000-2010 Sukawi Sutarip mengaku saat kepemimpinannya sangat hati-hati dalam penyimpanan uang negara.

"Saya sangat hati-hati sekali kalau menempatkan uang negara sebanyak Rp45 miliar," terang Sukawi.

Untuk memilih bank, Sukawi mengaku hanya mengetahui dari Kepala DPKAD Kota Semarang periode tahun 2007-2011, Suseno.

"Pak seno melaporkan lebih untung mana kalau uangnya ditaruh di bank mana, ada yang bunga deposito 5 persen ada yang 8 persen, yang saya tau itu," tutup Sukawi.

Dalam perkara ini, terdakwa yang merupakan mantan Kepala UPTD Kasda pada DPKAD didakwa tidak menyetorkan seluruh dana ke BTPN.

Perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa bersama Diah Ayu pada kurun waktu 2008-2014. Selama periode itu, tidak semua setoran tercatat pada bank. Terdapat selisih dana sekitar Rp25,2 miliar, sedangkan nilai kerugian negara yang belum dapat dikembalikan mencapai Rp21,7 miliar.

Diah Ayu lebih dulu divonis bersalah dan dihukum pidana penjara selama sembilan tahun pada 2016 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang. Kemudian pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperberat hukumannya menjadi 12 tahun penjara.