Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kasus Covid-19 Tinggi, Pj Wali Kota Makassar Diganti

Kasus Covid-19 Tinggi, Pj Wali Kota Makassar Diganti Covid-19. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Selama covid-19 mewabah, sudah dua kali pergantian Pj Wali Kota Makassar. Mulai dari Iqbal Suhaeb digantikan Prof Yusran Yusuf pada 13 Mei lalu dan Jumat besok, (26/6) diagendakan lagi serah terima jabatan dari Prof Yusran Yusuf ke Prof Rudy Djamaluddin sebagai Pj Wali Kota Makassar

Prof Rudy Djamaluddin yang saat ini kepala dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sulsel masihlah rekan dari Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah sebagaimana Prof Yusran Yusuf, sama-sama berasal dari kampus Universitas Hasanuddin.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah kepada awak media saat berada di rumah jabatan gubernur, Kamis, (25/6) mengatakan, Makassar ini jadi episentrum penyebaran covid-19. Jika Makassar bisa menyelesaikan wabah ini maka 80 persen persoalan covid akan selesai di Sulsel.

"Oleh karena itu saya berkonsultasi dengan Mendagri soal ini, kita melihat ini bukan sesuatu yang mudah. Maka kita butuh strong leader yang bisa merangkul semua elemen masyarakat yang bisa mengendalikan pemerintahan untuk mengendalikan covid-19," kata Nurdin Abdullah.

Pergantian penjabat walikota ini, kata Nurdin, adalah misi kemanusiaan dalam rangka memutus mata rantai penularan covid-18.

"Jadi tidak ada yang spesial dalam keputusan pergantian ini. Ini bukan walikota defenitif. Ini penjabat yang masa jabatannya maksimal 1 tahun dan ada petunjuk Pergub bahwa bisa dievaluasi setiap saat. Di pergantian ini bukan ada masalah, cuma ini betul-betuk soal pandemi yang membutuhkan orang yang punya kekuatan lebih," tandas Nurdin Abdullah.

Diketahui, up date data hari ini, Kamis, (25/6), posisi pukul 11.00 wita bahwa jumlah kasus positif covid di Makassar telah mencapai 2535 orang diantaranya sebanyak 1664 sementara dirawat, 749 orang yang sembuh dan 122 orang meninggal dunia.

Sementara itu, Prof Yusran Yusuf saat memberikan keterangan kepada wartawan di kesempatan berbeda membenarkan soal rencana pergantian dirinya.

"Iya betuk, itu bukan isyu. Sebenarnya hari ini sertijab tapi karena waktu mepet maka ditunda Jumat besok," kata Prof Yusran Yusuf saat berada di posko gugus tugas covid-19 di jl Nikel, Kamis, (25/6).

Ditanya soal ada unsur politik dibalik pergantiannya, Yusran mengaku tidak tahu kalau ada urusan politik. Yang jelas, terangnya, dirinya selama menjabat telah berusaha kerja profesional. Sambil tangani covid-19, juga tangani persoalan pemerintahan. Saya sudah bekerja maksimal bersama teman-teman di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," terang Yusran Yusuf.

Dijelaskan, beberapa waktu lalu Gubernur Nurdin Abdullah dipanggil ke istana membahas mengenai masalah nasional, termasuklah soal covid-19 di Makassar.

"Intinya, disebut Kota Makassar belum bisa dikendalikan dan penjabat walikota Makassar tidak bisa mengendalikan secara cepat seiring itu disimpulkanlah penjabat walikota harus diganti," kata Yusran.

Rencananya, kata akademisi dari Unhas ini, dia akan kembali ke barak yakni ke kampus. Baginya, jabatan itu adalah amanah yang kapanpun bisa ditarik. Dan setelah tidak menjabat lagi, lanjutnya, bebannya akan lebih ringan dan akan lebih banyak waktu bersama keluarga.

Dia mengaku, hingga hari ini dia belum bertemu langsung dengan Gubernur Abdullah dan belum melihat SK pergantian itu. Hanya mendapatkan informasi dari sekretaris kota yang menerima penyampaian resmi dari sekretaris provinsi Sulsel bahwa akan ada pergantian penjabat walikota Makassar.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kasus Covid-19 di Sumsel Naik Drastis usai Libur Nataru, 1 Orang Meninggal
Kasus Covid-19 di Sumsel Naik Drastis usai Libur Nataru, 1 Orang Meninggal

Kemenkes RI sudah mengirimkan vaksin Inavac ke Dinkes Sumsel.

Baca Selengkapnya
Jokowi Mau Ubah Pelabuhan Lama Makassar jadi City Centre, Ini Alasannya
Jokowi Mau Ubah Pelabuhan Lama Makassar jadi City Centre, Ini Alasannya

Jokowi mengaku untuk mewujudkan program tersebut, perlu persetujuan dari Pj Gubernur Sulsel dan Wali Kota Makassar.

Baca Selengkapnya
6.426 Narapidana di Sulsel Diusulkan Terima Remisi Hari Kemerdekaan RI
6.426 Narapidana di Sulsel Diusulkan Terima Remisi Hari Kemerdekaan RI

Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan mengusulkan 6.426 narapidana menerima remisi atau pengurangan masa pidana saat momen Hari Kemerdekaan Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster
Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster

Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.

Baca Selengkapnya
Menkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan
Menkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan

Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Pj Gubernur Agus Fatoni Ingatkan ASN di Sumsel Netral di Pemilu 2024
Jelang Pencoblosan, Pj Gubernur Agus Fatoni Ingatkan ASN di Sumsel Netral di Pemilu 2024

atoni mengajak seluruh pihak untuk mempertahankan kondusifitas daerah, menjaga Provinsi Sumsel agar aman dan damai.

Baca Selengkapnya
Cerita Anies saat Tangani Pandemi Covid-19, Terapkan PSBB Lindungi Warga Malah Dimarahi Pusat
Cerita Anies saat Tangani Pandemi Covid-19, Terapkan PSBB Lindungi Warga Malah Dimarahi Pusat

Saat itu Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta

Baca Selengkapnya
Elektabilitas PAN Hanya 4,7 persen, Zulkifli Hasan Yakin jadi 9 Persen saat Pencoblosan
Elektabilitas PAN Hanya 4,7 persen, Zulkifli Hasan Yakin jadi 9 Persen saat Pencoblosan

Zulhas mengaku dalam beberapa hari terakhir berkeliling ke sejumlah daerah, termasuk Makassar untuk mengkampanyekan PAN.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Menilai Sumsel Paling Cepat Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem di Sumatera
Kemendagri Menilai Sumsel Paling Cepat Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem di Sumatera

Staf khusus Menteri Dalam Negeri Kastosius Sinaga mengapresiasi langkah pejabat Gubernur Sumatera Selatan menurunkan angka kemiskinan di persentase nol persen.

Baca Selengkapnya