Merdeka.com - Kapolri Jendral Tito Karnavian mengatakan, jika pihaknya akan tetap mengikuti keputusan Presiden Joko Widodo, yang telah menunda dalam pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi. Padahal, Densus Antikorupsi itu sendiri direncanakan sudah mulai aktif pada akhir tahun 2017.

"Polri loyal kepada Presiden. Perintah presiden untuk tunda, kami tunda," kata Tito di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Kamis (26/10).

Meski ditunda, Guru Besar PTIK/STIK itu mengaku tetap mempersiapkan segala sesuatu hal yang bersangkutan dengan Densus Antikorupsi. Terlebih lagi satuan kerja atau personel yang nantinya fokus dalam menangani masalah korupsi.

"Kami tetap mempersiapkan seperti apa organisasinya kalau seandainya terjadi misalnya perubahan ya kita akan laksanakan," ngakunya.

Mantan Kepala BNPT itu pun memastikan, jika Densus Antikorupsi ini sendiri nantinya tidak akan mengganggu kewenangan instansi penegak hukum lainnya yang juga menangani atau mengurusi soal masalah korupsi.

"Dan itu tidak banyak bersinggungan apalagi mengurangi kewenangan instansi lain. KPK tetap jalan, monggo enggak ada masalah. Enggak akan terganggu dengan adanya Densus apapun namanya juga. Jaksa juga enggak terganggu," tandasnya.

Sementara itu, Wakapolri Komjen Pol Syafruddin menambahkan, ditundanya pembentukan Densus Antikorupsi itu sendiri memang ditunda langsung oleh pemerintah pusat. "Sudah ada keputusan pemerintah untuk ditunda," ujar Syafruddin.