Judi Online Pakai Dana BPJS Rp618 Juta, Bendahara Satpol PP Ditetapkan Tersangka

Kamis, 23 Juni 2022 21:03 Reporter : Danny Adriadhi Utama
Judi Online Pakai Dana BPJS Rp618 Juta, Bendahara Satpol PP Ditetapkan Tersangka Ilustrasi borgol. ©2014 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Polisi menetapkan tersangka L, anggota Satpol PP Kota Semarang dalam kasus penggelapan dana BPJS ASN maupun non ASN senilai Rp618 juta. Pihak penyidik masih mendalami kasus tersebut.

"Sejauh ini kita masih dalami kasusnya. Kita belum bisa rilis," kata Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Donny Lombantoruan, Kamis (23/6).

Terkait jumlah nominal yang digelapkan pelaku, pihaknya belum bisa menjelaskan lebih detail. "Informasinya yang bersangkutan telah dinonaktifkan dan diminta mundur dari ASN," ujarnya.

Kasatpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto mengatakan membenarkan anggota yang menggelapkan dana mencapai Rp618 juta tersebut merupakan mantan bendahara Satpol PP. Kasus penggelapan terungkap setelah pihak BPJS melayangkan surat tagihan pada bulan September 2021 lalu yang diketahui tidak disetorkan selama 19 bulan.

"Yang bersangkutan kami undang dan kami minta Provos Satpol PP untuk memeriksa internal. Hasil pemeriksaan ternyata uang tidak disetorkan justru untuk judi online," kata Fajar Purwoto, Kamis (23/6).

Mengetahui kejadian tersebut, tim penyidik Provos Satpol PP langsung menyerahkan ke pihak inspektorat. Pelaku yang merupakan ASN golongan II C itu diminta untuk mengembalikan uang setoran selama 15 hari.

"Pelaku keberatan tidak bisa mengembalikan uang tersebut. Maka oknum L dipecat pada 24 Februari 2022, dan kasusnya masih proses di kepolisian," ungkapnya.

Ada 177 tenaga non ASN Satpol PP yang uang BPJSnya digelapkan oleh L. Total kerugian mencapai Rp 618 juta."Yang saya sayangkan kenapa untuk judi online. Padahal uang setoran setiap bulannya mencapai Rp 32 juta," imbuhnya.

Setiap bulan L selalu memalsukan bukti setoran dan diserahkan ke Bendahara. L telah menggelapkan uang tersebut dari bulan Mei 2020 hingga Agustus 2021.

"Kasi saya juga terdampak juga kasus ini karena membuat dana tampungan dengan membuka rekening sendiri dan menjadi temuan inspektorat. Itu sudah salah sebab di Perda jelas jika ada anak buah yang melanggar, atasan langsung tetap harus bertanggung jawab," katanya. [rhm]

Baca juga:
Waskita Karya Cicil Kerugian Negara, KPK Tetap Usut Dugaan Korupsi pada Proyek IPDN
Pleidoi Anak Alex Noerdin: Seolah-olah Semua Uang Keluarga Saya dari Perbuatan Haram
Eks Pimpinan Bank Jatim Ditahan Terkait Kasus Kredit Macet
Indonesia Deportasi Buronan Polisi Jepang

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini