Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jokowi Terbitkan 2 Perpres Tunjangan Pegawai KPK, Paling Besar Dapat Rp35 Juta

Jokowi Terbitkan 2 Perpres Tunjangan Pegawai KPK, Paling Besar Dapat Rp35 Juta

Jokowi Terbitkan 2 Perpres Tunjangan Pegawai KPK, Paling Besar Dapat Rp35 Juta

Salah satu pertimbangan Perpres ini dalam upaya peningkatan kinerja Pegawai KPK.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan dua peraturan presiden (Perpres) mengenai tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan dua peraturan presiden (Perpres) mengenai tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jokowi Terbitkan 2 Perpres Tunjangan Pegawai KPK, Paling Besar Dapat Rp35 Juta

Perpres itu adalah Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan KPK nomor 50 2023 dan Tunjangan Kinerja Khusus bagi Pegawai di Lingkungan KPK nomor51 tahun 2023.

Dua Perpres ini diteken Jokowi sejak (14/8) lalu. Salah satu pertimbangan Perpres ini dibuat karena pemberian tunjangan dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi dan dalam upaya peningkatan kinerja Pegawai KPK. "Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan," bunyi pasal Pasal 2 ayat 1 Perpes nomor 50 tahun 2023 itu, dilihat Jumat (18/7).

Pada ayat 2 disebutkan, tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu.

Jokowi Terbitkan 2 Perpres Tunjangan Pegawai KPK, Paling Besar Dapat Rp35 Juta

Sedangkan untuk Tunjangan Kinerja Khusus Pegawai KPK diberikan bagi pegawai di lingkungan KPK yang dialihkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mengalami penurunan penghasilan, dibandingkan dengan penghasilan yang diterima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur sistem manajemen sumber daya manusia KPK.

"Pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 juga berlaku untuk seluruh pegawai, termasuk pegawai negeri sipil pada jabatan fungsional jaksa, pegawai negeri sipil pada jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia," tulis pasal 2 mengenai Tunjangan Kinerja Khusus Pegawai KPK. "Yang mendapatkan keputusan melaksanakan tugas di Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Presiden atau pejabat pembina kepegawaian di lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini," sambungnya.

Adapun terkait besaran tunjangan kinerja diberikan atas kelas jabatan. Berikut besarannya : 1. Kelas Jabatan 17 Rp 33.240.00 2. Kelas Jabatan 16 Rp 27.577.500 3. Kelas Jabatan 15 Rp19.280.000 4. Kelas Jabatan 14 Rp 17.064.000 5. Kelas Jabatan 13 Rp 10.936.000 6. Kelas Jabatan 12 Rp 9.896.000 7. Kelas Jabatan 11 Rp 8.757.600 8. Kelas Jabatan 10 Rp 5.979.200 9. Kelas Jabatan 9 Rp 5.079.200 10. Kelas Jabatan 8 Rp 4.595.150

11. Kelas Jabatan 7 Rp 3.915.950 12. Kelas Jabatan 6 Rp 3.510.400 13. Kelas Jabatan 5 Rp 3.134.250 14. Kelas Jabatan 4 Rp 2.985.000 15. Kelas Jabatan 3 Rp 2.898.000 16. Kelas Jabatan 2 Rp 2.708.250 17. Kelas Jabatan 1 Rp 2.531.250

Berikut Rentang Besar Tunjangan Khusus Pegawai KPK: 1. Kelas Jabatan 1: Rp 350.000-Rp612.500 2. Kelas Jabatan 2: Rp551.300,00- Rp1.076.300 3. Kelas Jabatan 3: Rp914.900-Rp1.439.000 4. Kelas Jabatan 4: Rp 1.296.000-Rp1.821.000 5. Kelas Jabatan 5: Rp1.730.000-Rp2.517.500 6. Kelas Jabatan 6: Rp2.265.750-Rp3.315.750,00 7. Kelas Jabatan 7: Rp3.150.000-Rp5.006.800

8. Kelas Jabatan 8: Rp4.586.800-Rp6.686.800 9. Kelas Jabatan 9: Rp6.332.400-Rp8.694.900 10. Kelas Jabatan 10: Rp8.222.400-Rp10.584.900 11. Kelas Jabatan 11: Rp 10.073.000 Rp13.485.500 12. Kelas Jabatan 12: Rp12.871.250-Rp16.283.750 13. Kelas Jabatan 13: Rp 15.601.250-Rp19.013.750 14. Kelas Jabatan 14: Rp18.121.250-Rp22.583.750 15. Kelas Jabatan 15: Rp22.137.500-Rp26.600.000

16. Kelas Jabatan 16: Rp25.812.500-Rp31.062.500<br /><br />17. Kelas Jabatan 17: Rp29.750.000-Rp35.000.000

16. Kelas Jabatan 16: Rp25.812.500-Rp31.062.500

17. Kelas Jabatan 17: Rp29.750.000-Rp35.000.000

Reaksi Datar Jokowi Tanggapi Ucapan Puan Soal Peluang Gibran Jadi Cawapres
Reaksi Datar Jokowi Tanggapi Ucapan Puan Soal Peluang Gibran Jadi Cawapres

Puan enggan berkomentar jauh mengenai kans Gibran jadi cawapres.

Baca Selengkapnya
Jawaban Jokowi Soal Arah Dukungan Capres: Tanyakan ke Gibran
Jawaban Jokowi Soal Arah Dukungan Capres: Tanyakan ke Gibran

Jokowi irit bicara terkait arah dukungan pada Capres.

Baca Selengkapnya
Temui Jokowi, Butet Kartaredjasa Tawarkan Konsep Tarian Nusantara Etam untuk IKN
Temui Jokowi, Butet Kartaredjasa Tawarkan Konsep Tarian Nusantara Etam untuk IKN

Tarian yang dibuat oleh pihaknya dinilai dapat mencangkup kebudayaan lintas etnik dari berbagai suku bangsa tersebut.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
OSO: Jokowi Bukan Sosok yang Suka Ngarah-Ngarahin
OSO: Jokowi Bukan Sosok yang Suka Ngarah-Ngarahin

Partai Hanura mendukung pencapresan Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Hanura berkoalisi dengan PDIP, PPP dan Perindo.

Baca Selengkapnya
Terungkap Isi Pembicaraan Jokowi dan Prabowo di Istana
Terungkap Isi Pembicaraan Jokowi dan Prabowo di Istana

Jokowi memastikan tak ada percakapan politik dendam Prabowo, melainkan soal urusan pertahanan.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Pemerintah Siap Dukung MK Mengawal Pemilu 2024
Jokowi: Pemerintah Siap Dukung MK Mengawal Pemilu 2024

Kepala negara atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Pamerkan IKN, Jokowi-Iriana Sambut Kedatangan Para Pemimpin Negara ASEAN
Pamerkan IKN, Jokowi-Iriana Sambut Kedatangan Para Pemimpin Negara ASEAN

Jokowi diagendakan akan memimpin 12 pertemuan pada KTT ke-43 ASEAN.

Baca Selengkapnya
Jokowi Heran Banyak Penemuan Aneh: Jam Tangan Tenaga Keringat, Ini Apa?
Jokowi Heran Banyak Penemuan Aneh: Jam Tangan Tenaga Keringat, Ini Apa?

Jokowi mengatakan, Indonesia bakal menghadapi bonus demografi pada tahun 2030.

Baca Selengkapnya
Jokowi Soal Wacana Amandemen UUD 1945: Sebaiknya Setelah Pemilu
Jokowi Soal Wacana Amandemen UUD 1945: Sebaiknya Setelah Pemilu

"menurut saya sebaiknya proses itu setelah setelah ya setelah Pemilu," kata Jokowi

Baca Selengkapnya