Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi minta pada provinsi yang sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar melakukan evaluasi secara detail terkait data penambahan serta penurunan kasus positif Covid-19 di daerahnya. Tidak hanya yang sudah lakukan PSBB, Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga minta agar provinsi dan daerah belum menerapkan juga harus melakukan evaluasi secara ketat.

"Kita ingin ada sebuah evaluasi yang detail pada provinsi kabupaten dan kota mengenai data tren penambahan atau penurunan kasus positif baru di setiap daerah, baik yang menerapkan PSBB maupun tidak," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui siaran telekonference di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (12/5).

Dia melihat berdasarkan data kasus Covid-19 sebelum dan sesudah dilakukan PSBB hasilnya pun berbeda-beda di setiap daerah. Sebab kata Jokowi pelaksanaannya pun berbeda.

Menurut Jokowi terdapat beberapa daerah yang alami penurunan secara konsisten tetapi tidak drastis. Namun ada juga wilayah yang tidak alami penurunan sama sekali.

"Ada daerah yang penambahan kasusnya tidak mengalami perubahan seperti sebelum PSBB. Hal seperti ini perlu digarisbawahi ada apa? Kenapa?" jelas Jokowi.

Evaluasi 3 Provinsi

Kemudian dia menjelaskan pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap 3 provinsi yang sudah berstatus dan belum melakukan PSBB. Mulai dari penerapan physical distancing hingga protokol kesehatan.

"Karena itu kita juga evaluasi baik provinsi kabupaten kota yang tidak memperlakukan PSBB tetapi juga menjalankan kebijakan physical distancing, menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari," ungkap Jokowi.

Sebab itu kata Jokowi perlu ada pembanding antara daerah yang sudah lakukan PSBB atau belum. Hal tersebut bertujuan kata Jokowi untuk mengetahui kebutuhan di setiap wilayah masing-masing.

"Sebab itu ini harus diperbandingkan yang PSBB maupun yang non PSBB karena memang ada inovasi-inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat disesuaikan dengan konteks di daerah masing-masing," jelas Jokowi.