Jokowi Ingatkan Kementerian & Pemda: Uang Rakyat Bukan buat Membiayai Birokrasi!

Merdeka.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberi pesan tegas pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Jokowi mengingatkan uang rakyat dalam APBN/APBD tidak untuk membiayai birokrasi. Tetapi untuk merealisasikan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Setiap Rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat, untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses. Ini yang hati-hati, ya. Sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi," kata Presiden Jokowi saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Senin (26/6).

Minta Kementerian Tingkat Kualitas Belanja

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022. Laporan diberikan langsung oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Isma Yatun.

Meski laporan keuangan pemerintah pusat mendapat opini WTP, Jokowi mengingatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas belanja. Sebab, Jokowi menemukan banyak anggaran program yang tidak efisien dan efektif dalam beberapa pagu APBD. Hal itu disebabkan banyaknya anggaran untuk perjalanan dinas dan belanja pegawai seperti honor.

"Selain peningkatan akuntabilitas, kita harus juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja. Dilaksanakan dengan baik, terus dimonitor dan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran. Outcome-nya betul-betul dirasakan oleh rakyat," kata dia.