JK sebut RI bakal cueki hasil pengadilan HAM soal 65 di Belanda
![JK sebut RI bakal cueki hasil pengadilan HAM soal 65 di Belanda](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2015/11/14/623719/540x270/jk-sebut-ri-bakal-cueki-hasil-pengadilan-ham-soal-65-di-belanda.jpg)
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan Pemerintah Republik Indonesia tidak akan menanggapi hasil pengadilan rakyat di Den Haag, Belanda, yang membawa kasus pelanggaran HAM yang diduga terjadi di Indonesia pada 1965-1966.
"Enggak, enggak (akan ditanggapi hasilnya)," kata JK di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, dilansir Antara, Sabtu (14/11).
JK menganggap pengadilan rakyat tersebut bukan pengadilan resmi yang hasilnya bisa menjadi rujukan.
-
Kapan Jenderal Soedirman berpesan agar mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Pertahankan kemerdekaannya sebulat-bulatnya. Sejengkal tanah pun tidak akan kita serahkan kepada lawan, tetapi akan kita pertahankan habis-habisan. Meskipun kita tidak gentar akan gertakan lawan itu, tetapi kita pun harus selalu siap sedia. - Jenderal Soedirman
-
Kenapa Kurikulum Merdeka diterapkan? Seperti disebutkan, Kurikulum Merdeka diterapkan untuk mengganti kurikulum sebelumnya. Meski belum mencakup seluruh Indonesia, namun mayoritas daerah terutama di kota besar sudah mulai menerapkan kurikulum baru ini.
-
Apa yang menjadi saksi bisu perjuangan masyarakat Boja dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia? Gedung itu menjadi saksi bisu perjuangan masyarakat Boja dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia.
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
"Tidak, itukan bukan pengadilan benaran. Itu hanya suatu kelompok," tutupnya.
Sebelumnya, kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang diduga terjadi di Indonesia pada 1965-1966 dipastikan akan dibawa ke International People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat di Den Haag, Belanda.
Sejumlah aktivis HAM dan akademisi membawa masalah tersebut ke pengadilan rakyat mulai 10 hingga 13 November 2015. International People's Tribunal on 1965 crimes against humanity in Indonesia (IPT 1965), diadakan untuk membuktikan terjadinya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang selama ini tidak pernah diakui oleh negara.
Proses pembentukan IPT 1965 sendiri sudah melalui berbagai tahap pengumpulan bukti di 13 daerah, mewawancarai saksi-saksi, pengumpulan dokumen hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang 1965, termasuk hasil riset sejumlah peneliti dari sejumlah universitas di luar dan di dalam negeri.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/3/7/1709806804528-aqt16.jpeg)
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca Selengkapnya![Respons Cak Imin soal Hadi Tjahjanto Bakal Dilantik Jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/20/1708430591018-w5mob.jpeg)
Presiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
![JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/3/7/1709809393417-k3jj9.jpeg)
JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca Selengkapnya![Di Sidang MK, Bawaslu Klaim Tak Temukan Pelanggaran Jokowi Bagi-Bagi Bansos di Jateng](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/4/3/1712149362006-itbtpk.jpeg)
Saksi dari Bawaslu, Nur Kholiq mengklaim tidak menemukan pelanggaran Pemilu saat Jokowi bagi-bagi bansos di Jateng.
Baca Selengkapnya![KKJ Minta Penyidikan Kasus Kebakaran Rumah Tewaskan Rico Sempurna di Sumut Dikawal, KSP: Tunggu Arahan Moeldoko](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/7/17/1721201602323-09kst.jpeg)
Terkait dugaan keterlibatan anggota TNI, KSP juga belum bisa berkomentar lebih jauh.
Baca Selengkapnya![Puan soal Ramai Petisi Akademisi Kritik Jokowi: Biarlah Rakyat yang Menilai](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/2/1706859107011-kiywq.jpeg)
Ramai akademisi mengeluarkan petisi untuk Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya![JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/15/1705313579302-h26eb.jpeg)
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya