Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak lama lagi akan memasuki masa pensiun. Sejumlah nama disebut-sebut bakal mengantikan posisinya sebagai pemegang tongkat komando di TNI.

Saat dimintai komentarnya tentang pergantian tersebut, Gatot mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. Karena urusan pergantian Panglima TNI menjadi hak perogratif seorang Presiden.

"Itu urusannya Presiden," tegas Gatot Nurmantyo usai menjadi pembicara dalam dialog Proxy War Ketahanan Informasi Nasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang, Jumat (24/11).

Sementara soal desakan sejumlah pihak yang meminta agar segera mengirim nama pengantinya, Gatot berpendapat tidak perlu didengarkan. Desakan-desakan itu hanya sebuah polemik saja, yang tidak perlu didengar.

"Enggak usah didengerin, yang didengerin Presiden. Itu kan orang yang cuma berpolemik saja. Kita dengarkan Presiden saja," tegasnya.

Sebelumnya muncul desakan dari Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanudin yang meminta agar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo segera diganti. Alasannya, Komisi I yang mengatur pertahanan membidangi militer tak memiliki waktu lantaran akan segera memasuki masa reses.

"DPR nanti yang akan memberikan persetujuan. Persetujuan itu disampaikan kepada Presiden, setuju atau tidak setuju," kata Hasanuddin dalam diskusi Setara Institute di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).

Masa reses DPR mulai 13 Desember hingga 14 Januari 2018. Apabila penunjukan nama Panglima TNI saat memasuki masa reses tidak bisa diproses DPR.

DPR akan kembali masuk pada pertengahan Januari sampai Maret, sesudah itu reses lagi. Jika tidak di masa kerja sekarang, maka bisa mempunyai Panglima TNI yang dalam status pensiun.

Masa jabatan Jenderal Gatot sebagai Panglima TNI akan pensiun pada Maret 2018.