Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan Laksamana TNI Yudo Margono yang ditunjuk sebagai calon tunggal Panglima TNI akan banyak menghadapi tantangan. Yudo Margono akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI pada Jumat (2/12).

"Tantangan untuk Pak Yudo banyak. Karena memang masalah itu selalu ada. Itu kan teori organisasi. Jadi ruang perubahan, ruang perbaikan pasti selalu ada," kata Jenderal TNI Andika di sela-sela melepas Satuan Tugas (Satgas) Mantime Task Force (MTF) TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL TA 2022 di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara dilansir Antara, Kamis (1/12).

Namun, kata dia, Presiden Joko Widodo mempercayakan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI.

"Ini pasti sudah melalui berbagai pertimbangan yang Presiden yakini Pak Yudo akan mampu menjadi panglima. Itu saja ya," kata Andika yang akan memasuki masa pensiun pada akhir Desember 2022.

Dia mengaku tidak memberikan masukan kepada Presiden Jokowi terkait calon Panglima TNI untuk menggantikannya.

"Oh tidak, tidak. Itu Presiden yang memutuskan, pasti Presiden lebih tahulah," tuturnya.

Ketika ditanyakan apakah akan mengantar Laksamana TNI Yudo Margono ke DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau "fit and proper test" oleh Komisi I DPR, Andika mengatakan tidak mengantar karena khawatir akan mengganggu kesiapan Yudo Margono.

"Jadi, saya ingin Kasal ini fokus 'fit and proper test' besok, kalau saya datang malah mengganggu waktunya. Makanya saya mendoakan semoga Mas Yudo sukses," tutur mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) itu.

Sementara itu, Laksamana TNI Yudo Margono menyatakan kesiapannya untuk menjalani "fit and proper test" di DPR RI pada Jumat (2/12). Menurut Yudo, tidak ada persiapan khusus untuk menjalani uji kelayakan tersebut.

"Tidak ada. Yang penting sudah persiapan sejak diumumkan waktu itu, ya kan berarti harus persiapan. Pasti akan ada 'fit and proper test'. Ya kita harus siapkan bahan-bahan yang besok akan dipertanyakan oleh Komisi I DPR RI," kata Yudo.