Merdeka.com - Jelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017 yang akan diselenggarakan pada Februari mendatang, Polri terus mengawasi penggunaan media sosial. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penggunaan media sosial yang mengarah kepada ujaran kebencian atau hate speech.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang mengarah ke hate speech di media sosial. Polri berharap masyarakat bisa lebih cerdas memberikan informasi di media sosial.

"Kita senang netizen enggak melakukan diseminasi info yang bernuansa ujaran kebencian, kategori SARA, apa lagi dikaitkan dengan kampanye. Diharapkan enggak terjadi karena bisa berdampak buruk terhadap respons masyarakat lainnya," kata Boy di Gedung Humas Polri, Jakarta, Selasa (27/9).‎

Boy berpendapat, masyarakat sebaiknya tidak melakukan kampanye dengan cara menyebar hate speech di media sosial. Ada banyak hal positif yang bisa dilakukan warga untuk mendukung calon kepala daerahnya.

"Misal konten diisi dengan tayangan program pembangunan yang ditawarkan, hal humanis terkait calon kepala daerah yang undang simpati publik. Dari pada tayangan ujaran kebencian," ujar dia.

Mantan Kapolda Banten ini dengan tegas menyatakan Polri tidak ingin jika masyarakat jadi pelanggar hukum lantaran ingin mempromosikan kepala daerahnya. Meski memiliki kebebasan berpendapat, Polri berharap masyarakat tidak menabrak aturan hukum yang ada di Indonesia.

"Kita enggak ingin masyarakat kita jadi pelanggar hukum dalam konteks ITE. Preventif ada kegiatan, tim cyber intens melakukan cyber patrol memonitor konten yang bernuansa ujaran kebencian melanggar hukum," tegasnya.

"Sekarang udah ada, tapi enggak kita berikan ke publik. Kalau masyarakat menemukan konten yang enggak nyaman, bisa dilaporkan. Karena belum tentu ditemukan petugas karena banyaknya konten di dunia maya," pungkas Boy.