Jelang Pilgub, 1,3 juta penduduk di Jabar belum rekam e-KTP
Merdeka.com - Sekitar 10 bulan jelang penyelenggaraan Pilgub Jabar 2018 mendatang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) masih menyisakan pekerjaan rumah. Soalnya, sekitar 1.373.999 warga belum melakukan perekaman e-KTP.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Jawa Barat Abas Bashari menargetkan, dari 31.780.151 orang yang wajib KTP, sebanyak1,3 juta warga yang belum melakukan perekaman ini ditargetkan bisa rampung pada akhir 2017.
"Dari jumlah yang ada ini tinggal 1,3 juta, atau empat persen wajib KTP yang belum lakukan perekaman," katanya dalam sosialisasi pemutakhiran daftar pemilih Pilgub Jabar, di Kantor KPU, Jalan Garut, Kota Bandung, Kamis (31/8). Data tersebut tercatat pada akhir semester 2017 ini.
-
Kenapa KPU DKI Jakarta mengimbau warga untuk segera mengurus pindah memilih? Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengimbau masyarakat yang belum pindah memilih untuk segera mengurus berkas sebelum batas waktu yang telah ditetapkan yakni 15 Januari 2024.
-
Siapa yang berkoordinasi dengan KPU Jawa Tengah untuk memastikan hak pilih warga binaan terpenuhi? Terkait hal itu, Nana juga akan berkoordinasi dengan KPU Jawa Tengah untuk memastikan partisipasi pemilih warga binaan tersebut terpenuhi. Salah satunya adalah menyiapkan fasilitas dan TPS khusus di dalam lapas dan rutan.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Siapa yang menurut Anies Baswedan harus mengisi KPK? Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dikembalikan sebagai badan yang independen. Diisi oleh orang-orang yang berintegritas agar menjadi barometer pemberantasan korupsi di Indonesia.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
Dia menyebutkan, ragam alasan hingga akhirnya warga Jabar belum merekam identitas pribadi berbasis elektronik tersebut. Diantaranya, warga yang tinggal di daerah pelosok, dalam kondisi sakit, sehingga sulit melakukan perekaman.
"Kan tinggal di tempat-tempat sulit-sulit. Yang rumahnya di pelosok, sakit sehingga kita perlu kerja keras," imbuhnya. Dia menyebutkan, per Agustus ini dari 1,3 juta ada 438.440 warga yang tengah mengurus data kependudukan tersebut. Sehingga dirinya yakin pada akhir 2017 ini bisa sesuai target penyelesaiannya.
Dia berharap dukungan masyarakat untuk aktif langsung melakukan perekeman. Terutama Kota Bekasi yang menjadi daerah paling banyak belum lakukan perekaman yakni 200 ribu jiwa. "Bekasi ini banyak kenapa? Karena banyak warganya yang justru tidak tinggal dan bekerja di luar. Sehingga belum sempat lakukan perekaman," sebutnya.
Demi mendukung kesuksesan penyelenggaraan Pilgub Jabar 2018 pihaknya telah meminta kepada Disdukcapil kabupaten/kota untuk melakukan jemput bola kepada masyarakat yang belum melakukan perekaman. Dengan harapan tahun 2017 ini proses perekaman bisa diselesaikan.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKB menjagokan kadernya untuk diusung sebagai calon gubernur di Pilgub Jawa Barat 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Bey, seharusnya sosialisasi sudah secara masif dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat dan pemda kota/kabupaten.
Baca SelengkapnyaMasyarakat masih bisa mendaftarkan diri sampai dengan Senin (15/7) besok pukul 00.00 WIB.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca SelengkapnyaPerpindahan penduduk menjadi salah satu penyebab besarnya angka pemilih ganda dalam daftar pemilih pada Pilkada 2024 di Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaPengecekan data pemilih ganda memakan waktu lebih lama karena Jawa Barat memiliki data pemilih ganda terbanyak se-Indonesia
Baca SelengkapnyaMeskipun berstatus tersangka namun Zahir sempat mendaftarkan dirinya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadi peserta di Pilkada Batu Bara.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN terus meningkatkan layanan pertanahan secara elektronik.
Baca SelengkapnyaZahir ditetapkan tersangka setelah penyidik melakukan rangkaian penyidikan, kemudian diputuskan pada hasil gelar perkara 29 Juni.
Baca Selengkapnya