Jelang pemilihan Ketum PBNU, ada isu muktamar tandingan di Tebuireng
Merdeka.com - Jelang pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang akan digelar malam ini (5/8) di Alum-Alun Jombang, Jawa Timur, dikabarkan ada muktamar tandingan di Pondok Pesantren Tebuireng. Setidaknya ada 401 suara penolak sistem Ahlul halli wal aqdi (Ahwa), berada di Tebuireng. Sementara Ahwa sendiri sudah disepakati melalui voting.
Keberadaan massa di Tebuireng dibenarkan Mantan Ketum PBNU, KH Hasyim Muzadi yang sempat disebut-sebut sebagai calon rois aam PBNU. Namun dia meminta PWNU dan PCNU yang mendukung dirinya, untuk tidak membuat muktamar tandingan atau NU tandingan.
"Jangan membuat muktamar tandingan atau NU tandingan, karena itu akan membelah dan menghancurkan nama NU serta sulit diperbaiki," pinta Kiai Hasyim, Rabu malam (5/8) di Ponpes Tebuireng.
Menurut pengasuh Ponpes Al Hikam Malang ini, kalau para pendukungnya itu membuat Muktamar ke 33 NU tandingan, maka pihaknya akan dituntut pertanggungjawaban tehadap umat Islam se-Indonesia dan dunia.
"Ingat kaidah fiqh, darul mafasid muqoddimun ala jalubul masholih. Menghindari? kerusakan itu harus didahulukan dari pada mengambil keuntungan. Jangan meras untung dari NU dengan kerusakan NU," tegasnya.
Dia juga meminta jangan sampai ada pemilihan rais aam tandingan. Sebab, jika itu dilakukan, maka sama dengan membenturkan ulama, yang sadar atau tidak sadar sudah dikondisikan orang-orang yang hatinya penuh nafsu.
"Saya tidak mau berbenturan dengan sesama ulama. Sebab penyakit bukan pada ulama tapi kelompok yang merekayasa ulama. Karena itu saya tidak mau dicalonkan menjadi rais aam melalui forum ini sekalipun proses muktamar hingga saat ini dipenuhi kedholiman," jelasnya.
Kembali dia menjelaskan, sebaiknya keputusan diambil demi kebaikan NU. "Sebab, hari ini dan jam ini, PBNU tidak ada karena demisioner. Malik Madani datang sudah tidak sebagai khatib aam lagi. Saya juga rais PBNU, tapi juga tidak lagi menjabat," paparnya.
Dalam AD/ART, masih jelas Kiai Hasyim, jika sudah berstatus demisioner, maka kekuasaan ada di tangan wilayah (PW) dan cabang (PC). "Yang ada sekarang PW dan PC. Saudara boleh membuat ketentuan misalnya meminta PBNU supaya memberi waktu untuk pandangan umum LPJ kepemimpinan PBNU selama lima tahun, atau membentuk panitia muktamar ulang."
"Saya juga kasihan jika Gus Sholah (KH Sholahuddin Wahid) dijadikan Ketum PBNU, pasti akan ada benturan. Sekalipun di sini (Tebuireng) sah dan memenuhi quorum 1/2 atau 2/3 peserta. Maka di tempat lain, tidak akan quorum dan keputusan yang dihasilkan juga tidak sah. Yang quorum di luar arena dan yang tidak di dalam arena, tapi biasanya yang tidak memenuhi quorum pasti berupaya merekayasa," ungkapnya.
Kiai Hasyim juga menawarkan solusi atas masalah yang terjadi di Muktamar NU Jombang ini, yang pemicunya adalah Ahwa dan non-Ahwa. "Solusi lain, yang boleh adalah menggugat atau tidak mengakui segala produk kebijakan yang dibuat PBNU hasil Muktamar ke 33 di Jombang. Tapi jangan buat muktamar tandingan," pesannya.
Kata dia, tunjukan jalan yang benar. "Ke mana NU ke depan akan melangkah. Juga siap-siap kalau diganti atau dibekukan seperti es. Karena itu, sebelum bertindak hendaklah dipikir baik-baik," pintanya.
Sementara itu, beredar kabar kalau di Ponpes Tebuireng ada 30 PW dan sekitar 400-an PC. Besok pagi (6/8) mereka akan melakukan pemilihan ketua, juga menggunakan Ahwa. Saat ini, mereka semua, juga kabarkan tidak bisa keluar dari Tebuireng untuk mengikuti proses akhir Muktmar NU di Alun-Alun Jombang.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasyim juga menjamin dalam mempersiapkan pemilu ini, KPU sangat profesional.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Hasyim Asy’ari tampak sikap seperti tertidur dengan kepala menunduk di atas meja
Baca SelengkapnyaProfil Ketua KPU Hasyim Asy'ari jadi sorotan usai umumkan hasil Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Diketahui, KPU RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional
Baca SelengkapnyaSeperti diketahui, hasil rekapitulasi suara nasional yang dilakukan KPU, perolehan suara pasangan Prabowo-Gibran 96.214.691 suara.
Baca SelengkapnyaIa menyebut bahwa nantinya PBNU akan mengumumkan dan mengeluarkan nama-nama siapa saja pengurus PBNU yang mengajukan cuti untuk kampanye.
Baca SelengkapnyaKPU sebelumnya menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKetua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan dugaan penggelembungan suara dalam Pemilu 2024 tidak hanya dialami PSI.
Baca SelengkapnyaAgenda sidang hari ini adalah mendengar keterangan saksi dan ahli dari KPU selaku termohon beserta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca Selengkapnya