Jalan tengah biar sidang Ahok tak di tengah kota

Merdeka.com - Kasus dugaan penistaan agama Basuki T Purnama segera disidangkan 13 Desember nanti. Namun muncul usulan dari Polri agar sidang tak digelar di pusat kota karena dikhawatirkan mengganggu ketertiban.

Sidang rencananya digelar di gedung sementara Pengadilan Negeri Jakarta Utara di kawasan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Kini muncul opsi sidang Ahok dilakukan di daerah Kemayoran atau Cibubur.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencoba menyiapkan tempat lain yang bisa dijadikan alternatif lokasi sidang Ahok. Dia mempertimbangkan faktor kerawanan dan keramaian lokasi.

"Masih dikaji, masih dibicarakan, karena kan yang di Gajah Mada itu di Pusat, mungkin kita coba yang agak menjauh sedikit dari sentra pusat pemerintahan dan lainnya, untuk kemudahan pengamanan," kata Tito di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (6/12).

Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengaku masih fokus melakukan persiapan pengamanan persidangan kasus ini. "Pengamanan siap, tapi kita akan bicarakan tempatnya dimana, kita berpikir ada tempat lain yang lebih mudah kita amankan" kata Tito.

Karopenmas Divisi Humas Polri Kombes Rikwanto mengatakan dua lokasi itu diajukan lantaran Polri mempertimbangkan tingkat keamanan jalannya sidang. "Polri berkepentingan memberi masukan dan pertimbangan karena dikaitkan dengan pengamanan," kata Rikwanto.

Selain itu, jika sidang dilakukan di Kemayoran atau Cibubur, Polri bisa memetakan pengamanan. Terpenting, tidak ada warga yang terganggu dengan jalannya sidang tersebut.

"Supaya setting pengamanannya bisa dilakukan, terpenting warga disekitar tidak terganggu," ujar dia.

Ahok sendiri belum mendapat informasi soal rencana perpindahan lokasi sidang. Mantan bupati Belitung Timur ini mengaku tidak ada masalah walaupun sidang akan dilakukan di Cibubur.

"Cuma perginya lebih jauh, kena macet lagi, saya harus berangkat lebih pagi (bila sidang di Cibubur)," terangnya.

Sidang Ahok rencananya akan dipimpin secara langsung oleh Ketua PN Jakut Dwiarso Budi Santiarto yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim. Dibantu dengan empat anggota Majelis Hakim lainnya. Dan anggota Majelis Hakimnya adalah Jupriyadi, Abdul Rosyad, Joseph V Rahantoknam dan I Wayan Wirjana.