Jaksa KPK Jawab Pleidoi Kubu Lukas Enembe: Tuduhan Penasihat Hukum Nampak Patah Arang Menangani Perkara

"Penasihat hukum berperilaku playing victim dengan mempertanyakan apakah nota pembelaannya masih diperlukan, karena hakim telah terpenjara oleh opini dan pressure dari KPK. Tuduhan yang disampaikan oleh penasihat hukum tersebut sangatlah tidak beralasan," kata Jaksa Yoga menanggapi pleidoi kubu Lukas Enembe.

"Penasihat hukum justru nampak telah patah arang dalam menangani perkara ini. Apakah karena tidak ada celah lagi untuk membela kliennya?" tanya jaksa KPK.

Menurut Jaksa KPK, majelis hakim dianggap sebagai perwakilan Tuhan di dunia ini yang bertugas mengadili seseorang berdasarkan pertimbangan hukum serta diikuti dengan bukti yang kuat dalam persidangan.

"Sudah tentu hakim yang menangani perkara ini telah memiliki pengalaman, mental yang kuat, bahkan pengetahuan yang mumpuni untuk dapat menilai fakta-fakta sidang, serta bukti bukti yang dihadirkan, untuk dijadikan pertimbangan dalam menyusun putusan yang bersukma kebenaran dan keadilan," kata Jaksa KPK.

Lebih lanjut, Lukas Enembe menyatakan bahwa selama periode awal kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Klemen Tinal, pihaknya berhasil menciptakan kemajuan nyata di Papua dengan proyek-proyek seperti Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP), Kantor Gubernur, Jembatan Merah, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kantor Samsat, dan Stadion Lukas Enembe yang menjadi tempat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON).

Di samping itu, menurut Lukas Enembe, pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga dilakukan melalui pemberian beasiswa, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Seiring berkembangnya pembangunan di Tanah Papua, KPK mulai mencari-cari kesalahan saya dengan mencari informasi tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi dan melakukan tindakan penggeledahan di Kantor Gubernur pada tanggal 2 Februari 2017, namun tidak ditemukan adanya Korupsi," kata Lukas Enembe saat membacakan pleidoi pada Kamis (21/9) lalu.