Jaksa Agung: Parpol terima aliran dana korupsi bisa dibubarkan

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, partai politik dilarang menerima aliran dana hasil kejahatan dalam bentuk apapun, terutama korupsi. Jika terbukti, maka partai politik bisa dibubarkan.

"Kalau undang-undang parpol kalau terbukti menerima aliran dana dari kejahatan bisa ditutup, dibubarkan. Tapi harus dibuktikan dulu," ujar Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (23/3).

Hal itu menyusul pernyataan Setya Novanto dalam persidangan yang menyebut sejumlah anggota parpol menerima aliran dana korupsi proyek e-KTP.

"Inikan yang disebutkan baru oknum-oknumnya, orang-orangnya, bukan partainya. Kalau terbukti partainya menerima, partai apapun, terbukti menerima dana hasil kejahatan, tentu ada tindakan hukumnya," tegas dia.

Proses hukum dan pembubaran tersebut, kata dia, dapat dilakukan berdasarkan undang-undang yang mengaturnya. "Bisa saja (dibubarkan), undang-undangnya mengatakan seperti itu. Kalau terbukti masuk ke partai akan ada tindakan hukumnya," ujarnya.

Reporter: Nafiysul Qodar

Sumber: Liputan6.com