Follow
Jadi Ketua DPR, Ini Harta Kekayaan Puan Maharani Total Mencapai Rp363 Miliar
Merdeka.com - Puan Maharani terpilih menjadi Ketua DPR periode 2019-2024. Kesepakatan itu diambil usai melakukan rapat konsultasi DPR, Selasa (1/10). Setelah nama disepakati, Puan bersama empat pimpinan DPR lainnya melakukan pengambilan sumpah dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) M Hatta Ali.
Sebelum menjabat sebagai Ketua DPR, Puan sempat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia periode 2014-2019.
Sebagai pejabat negara, Puan berkewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya. Berikut harta kekayaan Puan Maharani dikutip merdeka.com dari situs elhkpn.kpk.go.id.
Harta Tak Bergerak Rp148.864.872.900
Dalam situs tersebut, Puan memiliki harta kekayaan sebanyak Rp363.790.695.900. Puan melaporkan harta kekayaannya pada 30 Maret 2019 atas kekayaannya pada 2018 dengan jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Rinciannya, Puan memiliki 74 tanah dan bangunan senilai Rp148.864.872.900 yang tersebar di Gianyar, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Denpasar, Tabanan, Bogor, Depok, Klungkung, dan Badung.
Harta Bergerak
Selanjutnya, Puan juga memiliki harta berupa 10 kendaraan terdiri dari tujuh kendaraan roda empat dan tiga kendaraan roda dua senilai Rp1,53 miliar.
Puan juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp5 miliar, surat berharga Rp208.539.227.290, dan kas dan setara kas senilai Rp49.556.710.684.
Total Keseluruhan Harta Puan Maharani
Setelah ditotal, keseluruhan harta kekayaan Puan Maharani berjumlah Rp413.490.810.874. Namun, yang bersangkutan tercatat juga memiliki utang senilai Rp49.700.114.974. Dengan demikian, total harta kekayaan Puan senilai Rp363.790.695.900.
Baca juga:Ini Harta Kekayaan Lima Pimpinan DPR Baru, Rachmat Gobel Paling TajirGantikan Puan, Menko Darmin Lanjutkan Proses Kenaikan Iuran BPJS KesehatanBolos Berjemaah, Kelakuan Minus Pertama Anggota DPR yang BaruPDIP Yakin Kepemimpinan Puan di DPR Perkuat Konsolidasi Pemerintahan JokowiIni Profil 5 Pimpinan DPR 2019-2024, Ada Berlatar Belakang Pengacara & PengusahaPuan Maharani, Perempuan Trah Soekarno Pertama yang Jadi Ketua DPRKetua DPR Prioritaskan Bahas 8 RUU yang Tertunda Periode Sebelumnya
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Sampai Kini Belum Ada Pergerakan Resmi Hak Angket Pemilu
Hingga saat ini belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi terkait wacana pengguliran hak angket di DPR.
Baca Selengkapnya
Puan Maharani: Pemenang Pileg yang Harusnya Berhak jadi Ketua DPR
Saat disinggung soal kabar akan ada Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), Puan mengaku belum mendengar.
Baca Selengkapnya
Momen Keseruan Puan Maharani Kunjungi Sentra Kerajinan Tembaga di Lereng Merapi, Siap Beri Dukungan pada Usaha Warga
Para perajin tembaga dan warga sekitar sangat antusias menyambut kedatangan Ketua DPR RI itu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca Selengkapnya
Puan Baca Pantun saat Rapat Paripurna DPR: Capek-capek ke TPS, Tapi Enggak Ikut Kata Hati Rugi Dong
Dalam pantunnya Puan Maharani berpesan agar seluruh rakyat menggunakan hati nuraninya saat mencoblos
Baca Selengkapnya
Ditegur Pengurus karena Merokok Saat Puasa, Santri Bakar Pesantren di Sumedang
Aksi pelaku itu diduga disebabkan emosi dan tidak terima ditegur pengurus pesantren karena merokok saat jam puasa.
Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Usai Seluruh Tahapan MK
Puan Maharani yang juga memiliki kapasitas sebagai Ketua DPR RI harus mengadakan pertemuan terhadap seluruh tokoh politik nasional.
Baca Selengkapnya