Merdeka.com - Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menegaskan bahwa saat ini tidak boleh ada kebijakan yang coba-coba dan tak terukur. Terlebih, dunia tengah dihadapkan dengan situasi pandemi virus corona (COVID-19).

"Publik tak memerlukan kebijakan 'efek kejut', tapi kebijakan rasional dan terukur yang memadukan kepemimpinan organisasi, kepemimpinan operasional dan kepemimpinan informasi terpusat sebagaimana yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo sebagai 'panglima perang' melawan pandemi Covid-19," kata Fadjroel kepada wartawan, Rabu (18/3/2020).

Menurut dia, kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus rasional, terukur, penuh kehati-hatian di tengah situasi pandemi COVID-19. Pasalnya, setiap kebijakan yang dikeluarkan akan berdampak luas pada keselamatan dan kehidupan 267 juta rakyat Indonesia.

"Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini pemerintah pusat dan daerah secara terukur harus menjalankan kebijakan berdasarkan peraturan-perundangan dari Konstitusi," ujar dia.

Fadjroel menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi lebih memilih kebijakan pembatasan sosial daripada lockdown (karantina wilayah) dalam menangani corona. Di mana, masyarakat diimbau untuk sekolah dari rumah, kerja dari rumah, dan ibadah dari rumah.

Dia menilai keputusan lockdown tidak bisa sembarang diputuskan. Keputusan itu harus diambil dengan penuh kehati-hatian dan mempertimbangkan keselamatan dan kehidupan publik.

"Presiden Joko Widodo memutuskan kebijakan Social Distancing berdasarkan UU 6/2018 sebagai respons atas kedaruratan kesehatan masyarakat," tutur Fadjroel.

Sebelumnya, jumlah pasien positif virus corona Covid-19 di Indonesia sampai hari ini, Rabu (18/3/2020) pukul 12.00 adalah 227 orang. Sementara, yang meninggal 19 orang dan sembuh 11 orang.

Reporter: Lizsa Egeham

Sumber: Liputan6.com