Ini penjelasan BIN soal isu SBY disadap
Merdeka.com - Badan Intelijen Negara (BIN) bereaksi atas isu penyadapan terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin. Melalui Deputi VI Komunikasi dan Informasi BIN Sundawan Salya, BIN menegaskan, pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan penasihat hukumnya pada persidangan kasus Penistaan Agama, Selasa (31/1) lalu soal adanya informasi tentang komunikasi antara SBY dengan KH Ma'ruf Amin tak disebutkan secara tegas apakah dalam bentuk komunikasi verbal secara langsung atau percakapan telepon yang diperoleh melalui penyadapan.
Karenanya, BIN menegaskan hal tersebut menjadi tanggungjawab Ahok dan penasihat hukumnya. "Informasi tersebut menjadi tanggungjawab saudara Basuki Tjahaja Purnama dan penasihat hukum yang telah disampaikan kepada majelis hakim dalam proses persidangan tersebut," kata Deputi VI Komunikasi dan Informasi BIN Sundawan Salya dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Kamis (2/2).
Dia juga mengatakan, Ahok telah mengklarifikasi bahwa informasi tersebut diperolehnya dari berita sebuah media online yakni liputan6.com, edisi 7 Oktober 2016.
Dia menegaskan, berdasarkan UU No 17 Tahun 2011 tentang Intelijen negara, BIN merupakan elemen utama dalam sistem keamanan nasional untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan NKRI. Dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya, kata dia, BIN diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan berdasarkan peraturan perundan-undangan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan HAM.
"Namun penyadapan yang dilakukan hanya untuk kepentingan penyelenggaraan fungsi intelijen dalam rangka menjaga keselamatan, keutuhan dan kedaulatan NKRI yang hasilnya tidak untuk dipublikasikan apalagi diberikan kepada pihak tertentu," katanya.
Lebih lanjut dia menegaskan, informasi yang diperoleh Ahok tersebut bukan berasal dari BIN. "Melalui klarifikasi resmi ini, terkait informasi tentang adanya komunikasi antara Ketua MUI dengan bapak DR H Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan oleh kuasa hukum Bapak Basuki Tjahaja Purnama dalam persidangan tanggal 31 Januari 2017, maka bersama ini BIN menegaskan bahwa informasi tersebut bukan berasal dari BIN," tegasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saksi tim hukum Anies-Muhaimin (AMIN) Surya Dharma mengungkap, ada seorang Lurah di Riau yang terlibat dalam upaya pemenangan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengatakan, dirinya sudah punya pengalaman 10 tahun bersama Presiden Joko Widodo dan 10 tahun bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca SelengkapnyaCalon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto mendapat informasi bahwa ada rencana untuk merusak surat-surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menitipkan delapan agenda perubahan PKB ke presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaAgenda sidang kali ini mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pemohon kubu Anies-Muhaimin (AMIN).
Baca SelengkapnyaTim Hukum AMIN menilai Prabowo-Gibran tidak dapat ditetapkan sebagai calon presiden-wakil presiden apabila gugatan sengketa Pilpres 2024 dikabulkan MK.
Baca SelengkapnyaGibran menceritakan bahwa Ma'ruf berpesan agar selalu menjaga sinergi dengan Prabowo.
Baca SelengkapnyaMenkeu Sri Mulyani dan sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju disebut-sebut akan mundur
Baca SelengkapnyaCapres Prabowo Subianto berjanji akan memajang lukisan pemberian Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Kepresidenan.
Baca Selengkapnya