Merdeka.com - Di penghujung tahun 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memiliki tunggakan sejumlah kasus lama tindak pidana korupsi yang mesti dituntaskan. Hal ini diakui oleh wakil ketua KPK, Laode M Syarif dalam pemaparan pencapaian kinerja KPK selama satu tahun.

Laode mengatakan, masih adanya kasus lama yang stagnan di tingkat penyidikan bukan lantaran ada beberapa kendala. Di antaranya; sumber daya manusia, tindak pidana korupsi yang melibatkan internasional, serta perhitungan kerugian negara di dalamnya.

Sebagai langkah efisiensi, Laode menyebut penanganan kasus dilihat berdasarkan potensi kerugian negara.

"Di samping memburu efek jera kita juga melihat cost and benefit-nya, kalau misalnya kerugian negaranya yang besar itu yang kita dahulukan," ujar Laode usai pemaparan di gedung penunjang KPK, Jakarta Selatan, Rabu (27/12).

Perancang kurikulum kode etik Mahkamah Agung itu menampik jika prioritas penuntasan perkara di KPK juga melibatkan dinamika politik. Hanya saja, dia mengatakan sebuah tindak pidana korupsi seringnya berdasarkan sistem hierarki.

Sehingga, imbuh Laode, jabatan tertinggilah yang akan diprioritaskan dalam penuntasan perkara. Sebab, dalam sebuah organisasi sebuah keputusan atau kebijakan tidak akan berjalan tanpa persetujuan pimpinan.

"Misalnya dia antar pejabat yang tinggi dan rendah ya harusnya pejabat yang lebih tinggi dulu. Para pengambil keputusan ini pasti untuk kemungkinan korupsinya juga tinggi," ujarnya.

Diketahui, sejak pimpinan KPK periode 2015-2019 menjabat, sejumlah kasus besar menanti penyelesaiannya. Di antaranya; pengadaan Quay Container Crane di Pelindo II dengan tersangka Richard Joost Lino, penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) oleh mantan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung, suntikan dana untuk bank Century.

Dari beberapa kasus tersebut, penerbitan SKL oleh Syafruddin mulai bergerak. Hal ini ditandai dengan penahanan terhadap Syafruddin.

Sementara terhadap kasus lainnya, Laode mengatakan pihaknya masih membutuhkan waktu dalam melakukan perhitungan kerugian negara, serta kerja sama dengan otoritas internasional yang berkaitan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.