Ini hasil pertemuan SKPD DKI dengan KPK

Merdeka.com - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI hari ini telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Kuningan Jakarta Selatan. Koordinasi itu berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang dinilai hingga kini masih bermasalah.

"Tindak lanjut atas hasil kajian sistem pengelolaan sumber daya air DKI Jakarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (7/12).

Menurut Febri ada beberapa hal yang harus diselesaikan dalam pengelolaan air tanah di Jakarta. Mulai dari penyelesaian monitoring sumber daya air hingga implementasi masterplan ketahanan air dan pengendalian banjir DKI.

"Penyelesaian segera sistem monitoring sumberdaya air berbasis spasial, penegakan hukum pelanggaran penggunaan air tanah dan air permukaan, penerapan zero deepwell area, revisi ketentuan persyaratan perizinan bangunan, implementasi masterplan ketahanan air dan pengendalian banjir DKI," ujarnya.

Nantinya hasil pertemuan dan diskusi tersebut akan dilaporkan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan. Serta juga akan segera diadakan rapat dengan tiga Pemerintah Daerah (Pemda) dan juga beberapa kementerian. Mulai dari Pemda DKI, Jawa Barat dan Banten.

"High level meeting untuk Pemda tiga ekoregion DKI, Jabar, Banten plus KL PUPR, KLHK, ESDM, Bappenas, Kemkeu untuk perbaikan sumber daya air dan lingkungan hidup," tandasnya.