Ini cara KemenPAN-RB cari pemimpin teladan di birokrasi

Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang mengadakan penilaian terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Tingkat Nasional. Hal itu dikatakan Sekretaris Deputi SDM Aparatur, Aba Subagja pada rapat koordinasi Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Persiapan Penilaian PPT Teladan di Surabaya.

Dikatakan Aba Subagja, penilaian ini dalam rangka mengapresiasi para PPT yang berprestasi sekaligus meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat. Menciptakan PPT yang dapat dijadikan teladan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) lainnya dan ASN pada umumnya dan menumbuhkan rasa kebersamaan dan kerjasama JPT dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Pelaksanaan penganugerahan akan dilakukan secara berjenjang mulai dari PPT Teladan Tingkat Kabupaten atau Kota, Provinsi, Tingkat Pusat (Kementerian atau Lembaga) dan hingga puncaknya adalah PPT Teladan Tingkat Nasional.

"Penilaian PPT Teladan 2017 diperuntukkan bagi PPT Pratama, kepesertaan diusulkan oleh PPK Kementerian, lembaga atau pemda. Selanjutnya mengikuti dan lulus penilaian oleh Tim Penilai Kementerian, lembaga atau pemda. Peringkat 3 besar dari PPT Teladan di Tingkat Kabupaten-Kota diusulkan untuk mengikuti penilaian PPT di tingkat Provinsi," terang Aba Subagja dalam rilisnya, Kamis (18/5).

Bagi pemerintah Provinsi juga melakukan penilaian tersendiri pada PTT Provinsi. Para pemenang di tingkat Provinsi diusulkan ke tingkat nasional. Sedangkan untuk PTT di kementerian atau lembaga juga dilakukan penilaian, hasilnya diusulkan oleh PPK kementerian atau lembaga bagi PPT kementerian atau lembaga untuk nominasi PPT Teladan Nasional.

Syarat untuk mengikuti penilaian ini antara lain berprestasi, memiliki inovasi, target atau kontrak kinerja. 2 Tahun dalam PPT Pratama. Unsur yang dinilai manajerial atau kepemimpinan. Memiliki kualifikasi yang sesuai atau sertifikasi dan memiliki kompetensi, moralitas, integritas, serta rekam jejak serta akuntabilitas jabatan.

Pembentukan Tim Penilaian PPT Teladan dilakukan oleh PPK di masing-masing jenjang. Tim terdiri dari pejabat kementerian atau lembaga dan Pemda yang ditunjuk, ditambah dengan unsur pengawas internal atau eksternal pemerintah, profesional atau akademisi, dan tokoh masyarakat.

PPK Kementerian atau Lembaga dan daerah mengusulkan 1 dari 3 PPT teladan terpilih kepada tim penilai PPT teladan nasional, Masing-masing PPK kabupaten atau kota mengusulkan 1 dari 3 PPT teladan terpilih kepada tim penilai PPT teladan Provinsi. Tim penilai PPT teladan nasional melakukan penilaian terhadap PPT Pratama yang diusulkan oleh PPK Kementerian atau Lembaga, Provinsi dan Kabupaten atau Kota.

Pada tingkat Kabupaten kota penganugerahan dilakukan oleh Bupati atau Walikota, dan untuk tingkat provinsi penganugerahan ditetapkan oleh Gubernur. Untuk tingkat kementerian atau lembaga akan ditetapkan oleh menteri atau kepala lembaga. Dan untuk tingkat nasional penganugerahan akan ditetapkan oleh Presiden.

Sedangkan jadwal kegiatan April hingga Mei adalah tahap sosialisasi kebijakan penilaian. Bulan Juni-Juli penilaian di tingkat kabupaten atau kota, Bulan Agustus-September penilaian pada tingkat pusat dilakukan penilaian pleno, dan pada bulan Oktober merupakan penetapan teladan tingkat nasional sekaligus penganugerahan oleh Presiden.

Melalui penganugerahan PPT ini menurut Aba Subagja diharapkan muncul para pemimpin teladan yang betul-betul menginspirasi para birokrat. Karena sebetulnya banyak sekali para birokrat yang profesional dan berintegritas, namun yang terlihat sekarang lebih pada birokrat yang negatif seperti korup, dan lain sebagainya.