Ini Aturan Prajurit TNI Boleh Jadi Ajudan Anggota DPR

Kamis, 2 Desember 2021 10:42 Reporter : Muhammad Genantan Saputra, Muhamad Agil Aliansyah
Ini Aturan Prajurit TNI Boleh Jadi Ajudan Anggota DPR Sosok Hillary Brigitta. Instagram @hillarybrigitta ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR Hillary Brigitta Lasut tengah menjadi sorotan setelah meminta prajurit TNI menjadi ajudannya. Permintaan itu tertuang dalam surat telegram Seleksi Prajurit menjadi ajudan Anggota DPR Hillary Brigitta Lasut bernomor: ST/3274/202, tertanggal 25 November 2021.

Surat telegram itu ditandatangani Asper Kasad Mayjend Wawan ditujukan kepada Pangkostrad dan Danjen Kopassus, dan ditembuskan ke Kasad, Wakasad, Irjenad, Aspers Panglima TNI. Surat telegram itu berisi permintaan pengiriman prajurit untuk diseleksi dalam rangka penugasan sebagai ajudan pribadi anggota DPR Hillary Brigitta.

Syarat bagi prajurit TNI ingin mendaftar menjadi ajudan Brigitta juga tertuang dalam surat telegram itu. Syarat itu seperti belum menikah, memiliki motivasi KMA yang tinggi, pangkat Sertu, usia 24-27 tahun, sehat jasmani rohani, cekatan, tidak menjalani proses hukuman, solutif dan cakap serta mampu bekerja sama dalam tim. Prajurit yang berminat dapat mengirimkan biodata diri paling lambat 1 Desember 2021 pukul 14:00 WIB melalui faximile No. 021-3801077 atau email: spaban.lx.binsahlun@gmail.com TTK.

Hillary menjelaskan, aturan permintaan pengamanan menggunakan jasa prajurit TNI itu tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 85 Tahun 2014. Belied itu mengatur tentang tenaga profesi prajurit TNI yang bertugas di luar Institusi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

"Benar. Pada dasarnya tenaga BKO hal yang lumrah dan ada aturannya tepatnya di pasal 2. Dan setelah mengetahui Permen ini, saya yang sudah lama mempertimbangkan bantuan pengamanan memilih TNI karena secara fisik dan mental selalu siap untuk tarung lapangan," katanya kepada merdeka.com, Rabu (1/11).

Dalam Pasal 2 Permenhan Nomor 85 Tahun 2014 disebutkan bahwa prajurit TNI mempunyai kemampuan di bidang keahlian atau kompetensi khusus yang akan melaksanakan penugasan atau praktik di luar institusi Kemhan dan TNI berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari instansi pemerintah; instansi non pemerintah; dan/atau Mandiri.

Dalam Pasal 3 Ayat 1 dijelaskan bahwa prajurit TNI yang mempunyai kemampuan di bidang keahlian atau kompetensi khusus yang akan melaksanakan penugasan atau praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. tenaga profesi penerbangan;
b. tenaga profesi pelayaran;
c. tenaga profesi pendidik;
d. tenaga profesi medis;
e. tenaga profesi para medis;
f. tenaga profesi kefarmasian; dan
g. tenaga profesi psikolog.

Dalam Pasal 3 Ayat 4 dijelaskan bahwa tenaga profesi lainnya yang memiliki sumpah profesi dan kode etik atas izin pembina profesi dan atau atas ijin pejabat yang berwenang.

Sementara itu, dalam Pasal 6 Ayat 1 dijelaskan bahwa tenaga profesi prajurit TNI yang melaksanakan penugasan atau praktik di luar institusi Kemhan dan TNI mempunyai hak:

a. memperoleh perlindungan dan/atau bantuan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur;
b. bekerja sesuai standar;

c. menolak melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika, mhukum, agama dan norma yang berlaku di masyarakat;
d. memperoleh informasi yang lengkap tentang profesi yang dijalaninya;
e. menjadi anggota perhimpunan profesi; dan
f. hak-hak lain sesuai profesi yang dijalani.

Dalam Pasal 6 Ayat 2 dijelaskan bahwa tenaga profesi prajurit TNI yang melaksanakan penugasan atau praktik di luar Kemhan dan TNI mempunyai kewajiban:

a. menjunjung tinggi hukum, kode etik tenaga profesi, norma agama dan norma sosial;
b. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan suku, agama, ras dan golongan; dan
d. menjalankan tugas profesi sebaik-baiknya sesuai aturan profesi yang dijalani.

2 dari 2 halaman

Penjelasan Politikus NasDem Minta Ajudan Prajurit TNI

Brigitta mengatakan, memilih anggota TNI untuk mengamankan dirinya sejak 3 November. Apalagi dia mengaku cukup vokal dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Sulawesi Utara, termasuk kasus-kasus kriminal.

Dia menjelaskan, pengamanan anggota TNI untuk dirinya belum ditentukan masa tugasnya, apakah sampai dirinya selesai menjabat anggota dewan.

Menurutnya, alasan meminta pengamanan prajurit TNI karena keharusan untuk bertugas di luar, bertemu banyak orang membuat ancaman dan rasa khawatir tidak terelakkan. Terlebih, bertemu masyarakat hingga larut malam serta mengutarakan pendapat dan suara rakyat yang terkadang berbeda haluan dengan kepentingan sebagian golongan.

"Kalau memang masih perlu pengamanan, tapi untuk dekat dekat ini khususnya mau Natal dan Tahun Baru minta pengamanan," kata dia.

Berikut aturan prajurit TNI bertugas di Instansi lain:


Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. TNI
  3. DPR
  4. Be Smart
  5. Komisi I DPR
  6. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini